PERTUMBUHAN ekonomi sering kali menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan. Ketika angka pertumbuhan meningkat, pemerintah memiliki alasan untuk optimistis.
Namun, ada pertanyaan yang tidak kalah penting: apakah pertumbuhan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat? Sebab, di tengah pertumbuhan ekonomi yang positif, masih mungkin ada keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ada pekerja yang penghasilannya belum cukup untuk mengejar kenaikan biaya hidup, pelaku usaha kecil yang harus berjuang mempertahankan usahanya, dan rumah tangga yang masih harus berhitung sebelum membelanjakan uang.
Kenyataan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tidak selalu berjalan dalam kecepatan yang sama.
Kenyataan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tidak selalu berjalan dalam kecepatan yang sama.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2026 mencapai 5,47 persen secara tahunan. Capaian tersebut tentu patut diapresiasi. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama, sementara investasi juga menunjukkan perkembangan positif.
Namun, angka makro tidak boleh membuat kita berhenti melihat persoalan yang ada di tingkat masyarakat. Pertumbuhan yang baik semestinya tercermin dalam daya beli yang terjaga, kesempatan kerja yang semakin luas, pendapatan yang lebih layak, dan terbukanya peluang usaha.
Inilah tantangan sesungguhnya dalam pembangunan ekonomi. Bukan sekadar mempertahankan angka pertumbuhan, melainkan memastikan manfaatnya dapat dirasakan lebih merata.
Untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, Indonesia membutuhkan investasi. Kehadiran investasi diharapkan dapat menggerakkan industri, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memperluas kesempatan ekonomi.
Namun, investasi tidak tumbuh hanya karena sebuah negara memiliki sumber daya alam dan pasar yang besar. Investor juga membutuhkan kepastian kebijakan, konsistensi regulasi, serta perlindungan hukum.
Karena itu, tata kelola pemerintahan menjadi faktor penting. Kebijakan yang berubah-ubah dan ketidakjelasan aturan dapat memengaruhi keputusan pelaku usaha. Sebaliknya, kepastian hukum dan transparansi akan membantu membangun kepercayaan.
Hal serupa berlaku dalam menjaga stabilitas nasional. Perbedaan pandangan dan kritik merupakan bagian dari demokrasi. Yang penting, semuanya berjalan melalui mekanisme yang konstitusional sehingga tidak mengganggu kepastian dalam menjalankan kegiatan ekonomi.
Kepercayaan publik juga tidak bisa dibangun hanya melalui pernyataan. Masyarakat perlu melihat kebijakan yang konsisten, pelayanan yang baik, serta lembaga negara yang bekerja secara profesional dan bertanggung jawab.
Gambaran mengenai kepercayaan juga dapat dilihat dari perkembangan pasar modal. Dalam beberapa waktu terakhir, pasar saham Indonesia masih menghadapi tekanan dan ketidakpastian.
Perhatian terhadap transparansi kepemilikan saham, keterbukaan informasi, dan kualitas pengawasan menjadi semakin penting setelah MSCI mengumumkan konsultasi mengenai usulan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Keputusan akhir dijadwalkan paling lambat Juni 2027.
Persoalan ini perlu disikapi secara serius. Pasar modal bukan hanya tempat bertemunya investor dan perusahaan yang membutuhkan pendanaan. Pasar modal juga membutuhkan kepercayaan terhadap aturan main yang berlaku.
Pembenahan transparansi, pengawasan perdagangan, dan perlindungan investor perlu menjadi agenda berkelanjutan. Tujuannya bukan semata-mata mempertahankan posisi Indonesia dalam indeks global, melainkan membangun pasar yang sehat, terbuka, dan dapat dipercaya. Sebab, kepercayaan yang terjaga akan memberikan ruang lebih besar bagi dunia usaha untuk berkembang dan memperoleh pendanaan.
Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup diukur dari angka pertumbuhan, besarnya investasi, atau pergerakan indeks saham.
Semua itu penting, tetapi ada ukuran yang jauh lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari: apakah masyarakat semakin mudah memperoleh pekerjaan, apakah pendapatan mereka mampu memenuhi kebutuhan keluarga, dan apakah kesempatan untuk memperbaiki kehidupan semakin terbuka?
Pemerintah tentu perlu terus mendorong pertumbuhan, menjaga stabilitas, dan memperbaiki iklim investasi. Namun, seluruh kebijakan tersebut harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Saya percaya, ekonomi yang kuat bukan hanya ekonomi yang mampu mencatat pertumbuhan tinggi, melainkan ekonomi yang memberi kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk hidup lebih baik. Sebab, pertumbuhan ekonomi bukan untuk sekadar diumumkan sebagai sebuah pencapaian. Pertumbuhan harus hadir dalam kehidupan sehari-hari, di meja makan keluarga, di tempat orang bekerja, dan di usaha-usaha kecil yang terus berupaya bertahan dan berkembang.
