DUGAAN penyadapan ilegal merupakan persoalan serius karena dilakukan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Namun, keseriusan perkara tidak boleh menghilangkan objektivitas hukum. Buktikan tindak pidananya, ungkap motifnya, dan biarkan penyidik bekerja profesional. Jangan tergesa-gesa menyimpulkan makar sebelum seluruh unsur hukumnya terpenuhi.
Kasus ini menjadi perhatian publik setelah Bareskrim Polri menetapkan tiga orang yaitu mantan Kapolri LSP, dan perwira tinggi Polri AS, dan EH sebagai tersangka pada Selasa, 3 November 2026.
Perkembangan berikutnya, seorang perwira tinggi Polri SU yang sebelumnya diperiksa sebagai saksi juga ditetapkan sebagai tersangka. Dengan demikian, terdapat empat orang yang kini harus menjalani proses hukum untuk menguji dugaan peran masing-masing.
Perkara ini menarik perhatian karena menyeret mantan Kapolri dan sejumlah perwira tinggi Polri. Menurut keterangan kepolisian, dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, pers, dan pihak lainnya.
Sebagai wartawan yang telah tiga dekade mengikuti dinamika hukum dan Kepolisian, penulis belum pernah meliput perkara dengan dimensi seperti ini. Karena itu, pengungkapannya membutuhkan keseriusan dan pengawasan publik. Namun, status tersangka bukanlah vonis bersalah. Setiap orang tetap memiliki hak untuk diperlakukan secara adil sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Jangan Mendahului Hasil PenyidikanPerhatian publik semakin meningkat setelah Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jumat, 6 November 2026 kemarin.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Herindra menyebut dugaan penyadapan ilegal tersebut sebagai tindakan yang mengarah kepada makar. Pernyataan Kepala BIN tentu patut diperhatikan karena menyangkut keamanan dan kepentingan strategis negara. Namun, penilaian pejabat tidak dapat menggantikan proses pembuktian hukum.
Kita harus membedakan dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, penghapusan data elektronik, dan tindak pidana makar. Masing-masing memiliki unsur hukum yang berbeda.
Pasal 191 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pasal tersebut mensyaratkan maksud untuk membunuh, merampas kemerdekaan, atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Ancaman pidananya adalah pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun.
Sementara itu, Pasal 192 mengatur makar terhadap keutuhan wilayah NKRI, Pasal 193 mengenai makar untuk menggulingkan pemerintah, dan Pasal 194 mengenai pemberontakan dengan kekuatan senjata. Pasal 195 mengatur perbuatan tertentu yang berkaitan dengan bantuan untuk menggulingkan atau mengambil alih pemerintah, sedangkan Pasal 196 mengatur permufakatan jahat atau persiapan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 191 sampai dengan Pasal 194.
Artinya, tidak tepat menyamakan seluruh ketentuan tersebut sebagai satu rumusan makar terhadap Presiden. Terlebih lagi, dugaan penyadapan ilegal tidak otomatis memenuhi unsur Pasal 191 KUHP.
Apakah penyadapan dilakukan untuk memperoleh informasi secara ilegal? Apakah ada kepentingan politik atau ekonomi? Ataukah terdapat maksud dan persiapan untuk membuat Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan?
Semua pertanyaan itu harus dijawab melalui penyidikan dan pembuktian, bukan asumsi. Pernyataan bahwa perkara mengarah kepada makar harus ditempatkan sebagai penilaian yang masih perlu diuji berdasarkan fakta dan unsur hukum.
Berikan Kesempatan Bareskrim BekerjaPenulis berpandangan, Bareskrim Polri harus diberikan ruang untuk melakukan penyidikan secara profesional, tanpa tekanan maupun intervensi dari pihak mana pun.
Penyidik harus bekerja berdasarkan fakta, alat bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan ahli, serta hasil pemeriksaan forensik digital yang dapat dipertanggungjawabkan.
Karena perkara ini melibatkan mantan Kapolri dan sejumlah perwira tinggi Polri, independensi penyidik menjadi sangat penting. Jangan sampai muncul kecurigaan adanya konflik kepentingan, perlindungan terhadap pihak tertentu, ataupun upaya mengarahkan perkara untuk kepentingan tertentu.
Sejak 2 Januari 2026, Indonesia telah memberlakukan KUHAP baru melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Pembaruan hukum acara pidana ini mengatur penguatan hak tersangka, terdakwa, saksi, korban, dan penyandang disabilitas, sekaligus memperkuat mekanisme pengawasan terhadap kewenangan aparat penegak hukum.
Penyidikan bukan sekadar mencari siapa yang dapat dipersalahkan. Penyidik harus mengungkap peristiwa pidana secara utuh, menemukan hubungan antara perbuatan dan pelakunya, serta memastikan setiap tindakan memiliki dasar hukum.
Prinsip legalitas, profesionalitas, proporsionalitas, prosedural, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi pedoman. Kewenangan penyidik tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, tetapi juga tidak boleh dihambat oleh tekanan dari luar.
Karena itu, pelaksanaan penyidikan kepolisian harus mengacu pada KUHAP baru dan ketentuan teknis lain seperti Perpol Nomor 6 Tahun 2019.
Buktikan Pasal yang DisangkakanDalam perkara ini, kepolisian menyampaikan penerapan sejumlah pasal, antara lain: Pasal 258 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional): Terkait perbuatan melawan hukum dalam mendengarkan, merekam, atau mencatat transmisi informasi elektronik non-publik, dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.
Kemudian, Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP): Terkait akses ilegal ke sistem atau komputer orang lain untuk memperoleh informasi elektronik, dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara.
Dan Pasal 32 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 (UU ITE): Terkait perubahan, penghapusan, atau penyembunyian dokumen/informasi elektronik secara melawan hukum, termasuk dugaan penghapusan berkas hasil sadapan, dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara.
Penerapan setiap pasal harus disesuaikan dengan fakta dan unsur tindak pidana yang dapat dibuktikan. Penyidik perlu mengungkap mekanisme penyadapan, siapa yang memberikan perintah, siapa yang melaksanakan, perangkat yang digunakan, serta ke mana hasil penyadapan disalurkan.
Dugaan penghapusan data elektronik juga harus dibuktikan melalui pemeriksaan forensik digital. Jejak elektronik, waktu penghapusan, pihak yang memiliki akses, dan hubungan antara tindakan masing-masing tersangka harus ditelusuri secara cermat.
Jangan berhenti pada penetapan tersangka. Publik membutuhkan penjelasan mengenai konstruksi perkara, motif, alur perintah, dan peran setiap pihak, sepanjang tidak mengganggu kepentingan penyidikan.
Presiden Meminta Objektivitas dan TransparansiSikap Presiden Prabowo yang meminta proses hukum berjalan objektif, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan patut menjadi pedoman seluruh jajaran penegak hukum.
Melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Rabu, 4 November 2026, disampaikan bahwa Presiden telah memberikan arahan kepada Kapolri agar perkara tersebut ditangani sebaik-baiknya dan tidak ada fakta yang ditutup-tutupi.
Presiden juga telah menandatangani keputusan pemberhentian LSP dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan. Untuk sementara, Letjen TNI Ariyo Windutomo ditunjuk sebagai pelaksana tugas.
Arahan Presiden tersebut penting untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan. Perlindungan terhadap kepala negara merupakan kewajiban negara. Namun, perlindungan itu harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap prinsip negara hukum dan hak setiap warga negara.
Jangan sampai seseorang dijerat dengan pasal paling berat hanya karena tekanan opini atau pernyataan pejabat. Sebaliknya, jangan pula ada pihak yang dilindungi hanya karena pernah menduduki jabatan strategis.
Hukum harus berlaku sama bagi siapa pun, tanpa memandang pangkat, jabatan, kedekatan, maupun pengaruh.
Ungkap Motif, Pulihkan Kepercayaan Publik
Ada satu persoalan mendasar yang tidak boleh terlewatkan, yakni motif penyadapan.
Mengapa nomor telepon Presiden menjadi sasaran? Siapa yang membutuhkan informasi tersebut? Apakah ada pihak lain yang menerima atau memanfaatkan hasil penyadapan? Adakah kepentingan politik, ekonomi, atau tujuan lain di balik dugaan tindakan tersebut?
Penyidik harus menelusuri seluruh kemungkinan secara objektif. Jika ditemukan bukti yang memenuhi unsur makar, penegakan hukum harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebaliknya, apabila yang terbukti adalah tindak pidana penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan informasi elektronik, pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada pasal yang sesuai.
Jangan memaksakan pasal makar apabila unsur-unsurnya tidak terpenuhi.
Kasus ini juga harus menjadi momentum pembenahan internal Polri, khususnya pengawasan penggunaan teknologi penyadapan. Kewenangan penyadapan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, prosedur yang ketat, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban.
Pada saat yang sama, pelayanan kepolisian kepada masyarakat tidak boleh terganggu. Polri harus tetap menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
Perkara dugaan penyadapan Presiden Prabowo bukan hanya ujian bagi Bareskrim, melainkan juga ujian komitmen negara dalam menegakkan supremasi hukum.
Tegakkan hukum dengan tegas, tetapi jangan kehilangan keadilan. Buktikan kejahatannya, ungkap motifnya, dan biarkan penyidik bekerja tanpa intervensi. Jangan tergesa-gesa menyebut makar sebelum seluruh unsur hukumnya terbukti.
Sebab, wibawa Presiden, kehormatan Polri, dan kepercayaan masyarakat hanya dapat dijaga melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan.
Naek PangaribuanWartawan senior
