Kasus LSP, Menelusuri Jejak Politik dan Bisnis

JENDERAL Listyo Sigit Prabowo (LSP) ditangkap. Minggu malam, 1 November 2026. Hari berikutnya, sejumlah jenderal ikut ditangkap. Mereka dituduh melakukan penyadapan. 

Kasus ini heboh karena yang disadap adalah presiden. Kalau yang disadap ketua umum partai dan ormas, itu biasa. Apalagi cuma aktivis, tak akan ada tuduhan pelanggaran.

Ketika penyadapan kepada presiden ini dibongkar dan diumumkan ke publik, opini yang muncul adalah "makar". 

LSP dianggap makar. Sebab, sulit memahami tujuan penyadapan kepada presiden kecuali ingin menjatuhkannya. Maka disebut makar. Meski dalam BAP, LSP dan para Jenderal dikenai pasal UU ITE. 

LSP dan para Jenderal dijerat pasal 32 UU ITE. Juga pasal 258 KUHP tentang penyadapan secara ilegal dan pasal 332 KUHP tentang akses ilegal.

Kalau memang terbukti penyadapan kepada presiden, maka itu makar. Begitu logika hukumnya. Para pakar hukum sepakat bahwa penyadapan kepada presiden adalah makar. 

Sulit untuk dipahami selain makar. Dikenakan pasal 104 dan 106 KUHP. Hukuman maksimalnya hukuman mati, atau seumur hidup atau 20 tahun penjara. Lalu, kenapa tuduhannya pakai pasal pelanggaran UU ITE? Di sini ada yang menarik.

Kita runut kembali historis LSP. Lima tahun menjadi Kapolri, LSP punya jaringan dan logistik yang tidak bisa dianggap enteng. Apalagi, LSP adalah Kapolri yang dianggap berjasa memenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ini jadi modal politik dan emosional yang tidak kecil.

1 Oktober 2026, LSP dicopot. Lengser dari jabatan Kapolri. Sehari setelah LSP turun, ada 88 perwira ikut dicopot. 

Bahasa administrasinya: dimutasi. Diduga, ini adalah upaya bersih-bersih Polri dari orang-orangnya LSP. 

Kurang dari sebulan Jenderal Suyudi Ario Suto, Kapolri baru dilantik, hampir 500 perwira polisi dicopot. 

Ini artinya, Kapolri baru dengan dukungan kekuatan di belakangnya sedang membersihkan kelompok LSP di struktural Polri. Setelah orang-orang LSP dibersihkan, LSP dan sejumlah jenderal terdekatnya ditangkap dan ditetapkan jadi tersangka. Tuduhannya: penyadapan.

Apakah kasus penyadapan baru saja diketahui? Banyak informasi yang menyatakan: tidak. Margarito Kamis, salah satu wantimpres bilang bahwa kasus penyadapan kepada presiden telah diketahui sejak 2025. 

Kalau ini benar, artinya bahwa pembongkaran kasus penyadapan adalah bagian dari rencana yang sistemik. Sebuah skenario untuk melumpuhkan kelompok LSP. Juga kelompok yang menjadi kolega Sigit. Jadi satu rangkaian strategi dan tidak terpisah.

Apa skenario berikutnya pasca LSP dan para Jenderal itu ditangkap? Ini tak kalah menariknya.

Menjawab kenapa tuduhan kepada LSP menggunakan UU ITE, bukan UU makar, ada kemungkinan ini bagian dari strategi besarnya. 

Tuduhan makar, hukuman maksimalnya adalah hukuman mati. Kalau LSP dan para jenderal saat ini dikenakan tuduhan makar dan dijatuhkan hukuman mati, serangan balik dari kubu LSP hampir pasti tak kalah cepat dan hebatnya. 

Tak ada yang dipertahankan lagi kecuali menyerang balik. Serangan baliknya akan sangat brutal. "Tiji Tibeh". Mati siji mati kabeh. Mati satu mati semua.

Jika menggunakan tuduhan UU ITE, ini bisa menjadi alat tekan yang efektif. "Kalau lu melawan, UU makar akan digunakan." Kira-kira begitu kalau mau dinarasikan. Ini bisa menjadi strategi menahan serangan balik dari kubu LSP. 

Dalam tekanan ini, ada jeda waktu untuk melumpuhkan sisa-sisa kekuatan LSP dan para Jenderal. Ketika LSP dan para Jenderal dianggap telah betul-betul lumpuh dan tidak ada kekuatan untuk melakukan perlawanan, UU makar bisa saja dijatuhkan. Sekenarionya bisa dibuat dengan tekanan massa, atau proses pengadilan.

Di sisi lain, muncul seorang pengusaha bernama Arif Kurniawan. Namanya dikait-kaitkan dengan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Arif Kurniawan adalah pengusaha nikel terbesar di Sulawesi. Tambangnya seluas 71.000 hektare. Sepertiga dari total produksi nikel Indonesia telah dikuasainya  

Arif Kurniawan dianggap sebagai koleganya LSP Jika ini benar, maka langkah penangkapan Kurniawan ini bukan hanya untuk memotong jalur logistik LSP. Lebih dari itu, ini adalah langkah pengambil-alihan kekayaan yang luar biasa besar dari kelompok LSP. Oleh siapa? Setelah semua terbuka, anda nanti akan dapat melihatnya..

Selain nikel, apalagi? Ini juga menarik. Dari sini kita bisa membaca bahwa kasus Sigit kemungkinan bukan hanya soal hukum. Tapi boleh jadi punya kaitan erat dengan urusan politik dan bisnis.

Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa