Komisi III Ingin Bongkar Dalang Penyadapan Prabowo

Komisi III DPR akan segera menggelar rapat bersama Polri untuk membahas kelanjutan kasus penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi Polri sebagai tersangka. 

“Kita sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri, kami akan menyelenggarakan rapat kerja khusus, terkait kejahatan serius penyadapan Kepala Negara,” kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 9 November 2026.

Adapun rapat khusus dijadwalkan antara Rabu 11 November atau Kamis 12 November 2026 mendatang. 

“Yang menjadi isu utama adalah agar kasus ini diungkap dengan jelas apa motifnya dan siapa yang mengambil manfaat politik terbesarnya siapa? Ya. Karena yang disadap adalah kepala negara, tokoh-tokoh bangsa, ketua-ketua umum partai,” kata Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra ini.

Habiburokhman mengungkapkan bahwa Komisi III DPR berharap para terduga pelaku penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional hingga masyarakat sipil tersebut jangan hanya dijerat UU ITE. 

Atas dasar itu, Habiburokhman mendesak agar kasus penyadapan ilegal tersebut diusut tuntas tidak hanya berhenti pada  Listyo Sigit. Sebab, ia meyakini masih ada pihak-pihak lain yang terlibat dan diuntungkan dari hasil penyadapan ilegal ini. 

“Karena itu, pasti ada pihak, ya, pastinya dalam konteks politik, ada pihak, sosok besar yang apa namanya, menikmati atau mengambil manfaat dari penyadapan ilegal ini,” kata  Habiburokhman.

“Nah, ini harus bisa dibongkar, ya, oleh penyidik nantinya. Jadi, pasalnya dikenakan adalah, kita minta, pasal makar dan pasal-pasal terkait keamanan negara, ya. Harus didorong ke sana,” demikian Habiburokhman.