Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Istimewa)

Politik

Jokowi Ketakutan Jika Gibran Ditumbangkan Massa Revolusioner

SENIN, 09 NOVEMBER 2026 | 12:35 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Suka atau tidak suka, saat ini Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi praktis sudah tidak mempunyai lagi dukungan politik yang kuat di parlemen.

"Apalagi operator-operator politiknya di beberapa institusi, seperti di Polri, satu per satu sudah ditumbangkan oleh kekuatan Prabowo Subianto," kata analis politik  Saiful Huda Ems kepada RMOL, Senin 9 November 2026.

Saiful mengaku menerima informasi ada tujuh partai politik dari delapan partai politik atau fraksi di DPR, telah sepakat untuk segera melakukan Hak Menyampaikan Pendapat guna menurunkan Wapres Gibran Rakabuming Raka. 


"Kita tunggu saja sampai akhir masa reses anggota-anggota DPR hari ini," kata Saiful.

Menurut Saiful, pilihan rasionalnya bagi Jokowi adalah Wapres Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. 

Sebab jika Gibran tidak mundur, maka akan kedahuluan dengan konsolidasi massa revolusioner yang akan bergerak secara militan untuk meminta putera sulung Jokowi itu mundur dengan waktu secepatnya.

Selain itu juga akan segera terbangun kekompakan masing-masing fraksi di DPR, untuk terlaksananya Hak Menyampaikan Pendapat yang akan berujung pada Sidang MPR dan menurunkan Wapres Gibran.

"Lalu MPR memilih satu dari dua Cawapres yang akan disodorkan oleh Presiden Prabowo Subianto," kata Saiful.

Meskipun demikian, kata Saiful, hal yang paling ditakutkan Jokowi itu sebetulnya bukan gerakan Hak Menyampaikan Pendapat di parlemen.

"Sebab itu nantinya bisa dimanfaatkan oleh Jokowi untuk mendulang simpati rakyat, dimana dia yang sangat lihai menggunakan jurus playing victim akan berusaha membalik persepsi publik," kata Saiful.

"Jika awalnya Gibran dianggap melakukan perbuatan tercela dan melanggar konstitusi, menjadi dianggap telah dizalimi DPR," sambungnya.

Tetapi yang paling ditakutkan Jokowi adalah jika massa revolusioner yang bergerak untuk menjatuhkan Wapres Gibran.

"Kenapa bisa demikian? Karena itu akan berpotensi untuk "meNepalkan" keluarga Jokowi. Karena jika hal ini yang terjadi, maka Jokowi dan keluarganya hanya seperti sedang menunggu kutukan rakyat," kata Saiful. 

Karena itu, Saiful menilai, pilihan paling rasional yang akan dilakukan Jokowi dalam waktu dekat ini adalah Gibran mundur dari posisinya sebagai Wapres.

"Jokowi selanjutnya akan lebih fokus untuk memohon pertolongan pada Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi keluarganya dari jerat hukum," pungkas Saiful.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

UPDATE

Rupiah Kembali Tertekan ke Rp18.095 per Dolar AS saat Harga Minyak Dunia Terkoreksi

Senin, 09 November 2026 | 10:22

Legislator PKB Desak Maksimalkan SAR dan Keselamatan Petugas Pemadam Karhutla

Senin, 09 November 2026 | 10:00

IHSG Dibuka Hijau, Saham Bergerak Beragam

Senin, 09 November 2026 | 09:21

Jokowi Diduga Otak Skenario di Balik Polemik Penyadapan Presiden

Senin, 09 November 2026 | 09:10

MKK Gelar Munajat Nasional, Doakan Keselamatan Bangsa dan Kepemimpinan Prabowo

Senin, 09 November 2026 | 08:56

Kupas Tuntas Makna Logo dan Tema Hari Pahlawan 2026

Senin, 09 November 2026 | 08:56

Ada Agenda Politik di Balik Penyadapan Presiden

Senin, 09 November 2026 | 08:47

Mayoritas Bursa Asia Dibuka Melemah

Senin, 09 November 2026 | 08:38

Wajah Baru Layanan Haji Arab Saudi: Menhaj RI Soroti Transparansi hingga Kolaborasi Lintas Negara

Senin, 09 November 2026 | 08:33

LAPD Andalkan Rights Issue untuk Perkuat Bisnis Jasa Pertambangan

Senin, 09 November 2026 | 08:15

Selengkapnya