Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah. (Foto: Istimewa)
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengapresiasi reformasi pasar modal yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).
Menurutnya, mayoritas rekomendasi penyedia indeks global telah dijalankan sehingga BEI seharusnya mendapat apresiasi, bukan terus dihadapkan pada ancaman pengucilan.
Said menilai reformasi tersebut telah menyentuh berbagai persoalan tata kelola yang menjadi perhatian lembaga penyedia indeks global, mulai dari transparansi kepemilikan saham, peningkatan free float, hingga penanganan konsentrasi kepemilikan saham.
"BEI dan OJK sebenarnya telah sejak April 2026 melakukan penyesuaian regulasi dengan pemberlakuan
free float 15 persen untuk emiten yang baru, dan pemberlakuan secara bertahap untuk emiten lama," kata Said dalam keterangannya, Senin, 9 November 2026.
Selain itu, sejak April 2026 BEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan OJK menerapkan granularitas klasifikasi investor dari sembilan kategori menjadi 39 subklasifikasi. Ketiganya juga mengumumkan
High Shareholding Concentration (HSC) untuk merespons tuntutan keterbukaan informasi di bursa.
Said turut menyoroti penegakan hukum terhadap emiten. Pada bulan lalu, OJK menjatuhkan denda administratif Rp500 miliar terhadap BREN, Rp1,5 triliun terhadap DSSA, dan Rp100 miliar terhadap CUAN.
"Dan sepanjang Januari-Oktober 2026 telah ada 835 pihak yang terkena sanksi dan penegakkan hukum," kata Said.
Ia meminta OJK dan BEI terus bersikap imparsial dalam menegakkan hukum agar kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia dapat pulih.
Reformasi, lanjut Said, juga menyentuh struktur kepemilikan BEI melalui kebijakan demutualisasi. Per September 2026, kepemilikan saham BEI tidak lagi hanya terbuka bagi anggota bursa, tetapi juga memberi kesempatan kepada investor nonanggota, baik perorangan maupun badan hukum.
Perubahan tersebut dinilai membuka ruang koreksi yang lebih luas terhadap kebijakan BEI. Said berharap langkah-langkah reformasi itu menjawab berbagai persoalan yang disoroti penyedia indeks global, termasuk MSCI yang sebelumnya mengancam menurunkan status pasar saham Indonesia dari
emerging market menjadi
standalone market."Kalau kita fair menjalankan reformasi pasar modal, yang menjadi harapan semua pihak, seharusnya BEI tidak lagi dihadapkan pada ancaman pengucilan, lebih dari itu harusnya mendapat apresiasi, setidaknya rating kembali positif meskipun tetap pada area
emerging market," pungkas Said.
