TAGLINE "Kami Bersama Prabowo" pada minggu dipastikan tidak diperintah dan tidak juga dimobilisasi. Hal ini terjadi begitu saja di media sosial (medsos) Whatsapp, Instagram, dan X. Baik medsos masyarakat umum atau pejabat pemerintahan.
Sebuah kejadian yang baru terjadi yaitu terbongkarnya kasus penyadapan Presiden dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah jenderal di lingkungan Polri menjadi viral dalam waktu sekejap. Apalagi perbuatan ini masuk dalam dugaan kategori makar terhadap pemerintahan yang sah secara hukum.
Untuk seorang Prabowo Subianto menyingkirkan para pengkhianat yang melakukan penyadapan bukanlah hal besar yang bisa beliau lakukan. Hal yang jauh lebih besar lagi sebenarnya sedang Prabowo lakukan untuk bangsa ini tanpa kita sadari walaupun terjadi di depan mata kita semua.
Sebelum ke sana, mari kita lihat posisi Indonesia dalam geopolitik dunia. Kita adalah negara dengan sumber daya alam yang sangat melimpah yang tidak lepas dari 'resources curse' karena menjadi incaran para oligarki dunia yang kita sebut saja sebagai
global fund.
Global fund ini adalah investor global namun bisa berkamuflase dalam bentuk bisnis institusional, finansial institusional, IT Institusional, sampai bisa juga dalam bentuk NGO/LSM baik yang berfokus pada lingkungan, sosial, dan sebagainya.
Biasanya sasaran utama dari
global fund ini adalah negara yang kaya SDA seperti Indonesia.
Global fund ini bergeraknya mulai dengan mendapatkan keuntungan yang besar sampai dengan menguasai aset strategis, seperti yang dilakukannya terhadap tambang Timika Papua dengan cadangan penghasil mineral emas terbesar di dunia.
Untuk finansial institusi mereka bergeraknya dengan menguasai sektor keuangan mulai dari saham,
currency, sampai dengan dalam bentuk pinjaman seperti yang pernah dilakukan IMF terhadap Indonesia di masa lampau.
Untuk menunjang bisnis mereka,
global fund ini juga akan membiayai NGO/LSM ataupun organisasi kajian yang akan mengalihkan atau bahkan mengaburkan bisnis mereka dari perhatian masyarakat baik lokal maupun global, selain tentunya juga bisa untuk mengurangi pajak dan menjaga image baik dari organisasi mereka.
Sebagai contoh perusahaan minyak, biasanya akan membiayai NGO yang berhubungan dengan
green energi dan
sustainabilty untuk mengalihkan perhatian masyarakat ketika mereka mengeruk sumber daya energi minyak.
Masalahnya ketika pemerintah suatu negara tidak mau lagi mengakomodasi kepentingan
global fund ini, maka biasanya mereka akan melakukan beberapa langkah.
Pertama biasanya mereka akan menyerang lewat konflik baik politik maupun demonstrasi masyarakat yang ujungnya adalah chaos dan pemimpin negara akan mundur karena kejadian tersebut.
Kedua adalah serangan lewat sektor keuangan, bisa lewat
currency seperti tahun 1998 yang dilakukan George Soros di Indonesia, atau kehancuran pasar saham sampai terjadi krisis ekonomi yang menyebabkan kemarahan rakyat, demonstrasi besar dan pemimpin negara mundur.
Terakhir adalah pembunuhan pemimpin negara, seperti yang di alami oleh beberapa para kepala negara saat menjabat seperti Patrice Lumumba (Kongo, 1961), Salvador Allende (Chile, 1973), dan lain-lain.
Sebagai informasi Kongo adalah negara yang kaya akan barang tambah seperti emas dan berlian, kobalt (bahan battery) 70 persen dari kebutuhan dunia, Koltan (komponen ponsel pinter) 80 persen suplai dunia, dan barang tambang lainnya.
Sedangkan Chile kaya akan tembaga di mana 25 persen kebutuhan dunia disuplai dari sini, dan mereka adalah negara terbesar kedua di dunia dalam menghasilkan Lithium (bahan battery handphone dan vehicle), serta negara terbesar di dunia yang menghasilkan yodium.
Apa hubungannya dengan Indonesia ? Ingat Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuk Prabowo pada Febuari 2025 lalu yang telah menghasilkan uang denda sekitar Rp52 trilliun dan aset lain sekitar Rp400 Trilliun.
Setelah itu yang terjadi adalah Karhutla di 5 pulau besar di Indonesia secara hampir bersamaan dengan 1.297 titik api di seluruh Indonesia. Apakah kedua hal ini berhubungan tentu tidak ada bukti yang mengatakan hal tersebut.
Selama tahun 2025 pemerintah atas perintah Presiden tidak mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru dan bahkan membekukan 190 IUP bermasalah.
Sejak Prabowo menjadi Presiden, izin HGU juga dibekukan baik itu HGU baru, perpanjangan maupun pembaharuan.
Terlepas ini berhubungan atau tidak pada 25 Agustus-9 September 2025 terjadi gelombang demonstrasi besar di Indonesia yang menimbulkan kerusuhan dipicu oleh meninggalnya seorang ojek online bernama Affan Kurniawan yang terlindas Rantis Brimob di sekitar daerah Pejompongan.
Pada 8 April 2026, Prabowo memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap IUP yang berada di kawasan hutan, hutan lindung, kawasan konservasi, dan taman nasional.
Pemerintah juga menginstruksikan pencabutan izin yang terbukti bermasalah. Hasilnya 106 IUP dibekukan, 35-45 IUP terancam dicabut, 28 perusahaan IUPnya dicabut, Presiden juga sudah memerintahkan menteri ESDM untuk mencabut IUP dari perusahaan yang tidak memiliki aktivitas nyata selama dua tahun.
Dana Moneter Internasional (IMF) menawarkan pinjaman kepada Indonesia pada 13-17 April 2026 di sela-sela acara Spring Meeting (Pertemuan Musim Semi) IMF–Bank Dunia di Washington D.C., Amerika Serikat sebesar 30 miliar dolar AS.
Presiden Prabowo menolak tawaran tersebut dengan alasan kita masih mampu membiayai APBN kita. Setelahnya pada 3-4 Juni 2026 rupiah menembus angka Rp18 ribu untuk nilai tukar 1 dolar AS, apakah ini berhubungan jelas tidak ada bukti yang valid mengenai hal tersebut.
Pada agustus 2026 mulai muncul rumor di publik kalau Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam melalui perusahaannya PT Jhonlin Baratama akan mengakuisisi 62 persen saham PT Bayan Resources, Tbk.
Baru pada 16 September 2026 setelah penandatanganan Perjanjian Jual Beli Saham bersyarat, rencana akuisisi ini diumumkan secara resmi kepada publik.
Pada 7 Oktober 2026 transaksi akuisisi resmi melalui pasar negosiasi baru terjadi dengan PT Jhonlin Baratama menguasai 30,25 persen BYAN senilai Rp26,09 trilliun. Apakah akuisisi ini melibatkan negara atau tidak jelas tidak bisa disimpulkan, namun yang pasti Haji Isam melakukan transaksi ini dengan dana pinjaman dari Bank Mandiri.
Menariknya pada 15 Oktober 2026, tiba-tiba MSCI mengumumkan akan melakukan usulan pengubahan klasifikasi pasar saham Indonesia dari emerging market menjadi
standalone market dengan alasan kurang transparannya kepemilikan saham di Indonesia. Hal ini menyebabkan sesi perdagangan saham pada tanggal 16 Oktober 2026 terjun bebas, di mana IHSG turun sampai 11 persen.
Terlepas itu semua, pada 22 September 2026 DPR mengesahkan UU Reforma Agraria yang diusulkan oleh pemerintah, yang isinya menguatkan posisi hak masyarakat sebesar 20 persen HGU yang saat ini masih dibekukan tadi.
Jadi apakah ada alasan yang masuk akal bagi masyarakat untuk bisa mengatakan 'Tidak' pada tagline "Kami Bersama Prabowo"?
Ajie ArifuddinPelaku Reformasi 1998/Ketua Senat FEUI 1999-2000
