Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. (Foto: YouTube Setpres)
Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi mengubah peta kekuatan politik nasional sekaligus membuka ruang bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melepaskan diri dari bayang-bayang mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai, masa depan politik Gibran tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum dan konstitusi, tetapi juga menyangkut kalkulasi kekuasaan, kepentingan partai politik di parlemen, serta konfigurasi politik menjelang Pilpres 2029.
Menurut Arifki, apabila Gibran kehilangan jabatan wakil presiden, Prabowo berpotensi memiliki ruang konsolidasi politik yang lebih leluasa. Kondisi tersebut sekaligus dapat mengurangi irisan kepentingan politik dengan Jokowi yang selama ini memiliki modal elektoral dan jaringan politik tersendiri.
"Jika Gibran keluar dari pemerintahan, Prabowo berpeluang mengurangi bayang-bayang politik Jokowi. Ini bisa menjadi momentum bagi Prabowo untuk membangun komunikasi yang lebih luas dengan berbagai kekuatan politik, termasuk tokoh-tokoh senior seperti SBY dan Megawati, maupun para ketua umum partai politik untuk mempersiapkan konfigurasi politik 2029," ujar Arifki kepada wartawan, Senin, 9 November 2026.
Meski demikian, keluarnya Gibran dari pemerintahan juga memiliki konsekuensi politik bagi Prabowo. Sebab, selama ini polemik seputar Gibran menjadi salah satu isu yang menyerap perhatian kelompok kritis terhadap pemerintah. Jika Gibran tidak lagi berada dalam pemerintahan, sasaran kritik politik berpotensi bergeser lebih langsung kepada Prabowo.
"Secara politik, Gibran ini bisa disebut sebagai samsak politik yang mahal bagi pemerintahan Prabowo. Banyak energi kritik dari masyarakat sipil maupun kelompok politik seperti PDIP, PKS, dan Demokrat terserap pada persoalan Gibran. Ketika Gibran tidak lagi berada di pemerintahan, bukan tidak mungkin tekanan politik justru akan lebih langsung diarahkan kepada Prabowo," katanya.
Di sisi lain, partai-partai politik di parlemen juga memiliki kalkulasi tersendiri terhadap posisi Gibran. Arifki melihat putra Jokowi tersebut berpotensi menjadi salah satu kompetitor dalam kontestasi politik 2029.
Selain faktor usia yang relatif muda, Gibran juga memiliki popularitas serta membawa nama besar Jokowi yang masih menjadi bagian dari dinamika politik nasional.
"Partai-partai tentu memiliki perhitungan politik terhadap posisi Gibran. Mereka tidak ingin Gibran justru mendapatkan keuntungan politik dari sebuah krisis. Apalagi jika situasi tersebut membuat popularitas dan ruang manuver politiknya semakin besar menjelang 2029. Karena itu, persoalan Gibran tidak bisa hanya dibaca sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari persaingan memperebutkan masa depan kekuasaan," jelasnya.
Arifki menambahkan, sikap kritis PDIP dan Partai Demokrat terhadap polemik persyaratan pendidikan Gibran juga perlu dibaca dalam konteks kalkulasi politik di parlemen.
Menurutnya, dorongan agar persoalan tersebut dibahas melalui mekanisme DPR bukan semata-mata menyangkut prosedur ketatanegaraan, melainkan juga membuka ruang pembicaraan mengenai konsekuensi politik terhadap posisi wakil presiden.
"Kalau sampai terjadi perubahan posisi wakil presiden, tentu akan muncul ruang kontestasi baru. Partai-partai politik memiliki kepentingan untuk ikut menentukan arah dan figur dalam konfigurasi kekuasaan berikutnya. Dalam politik, tidak ada ruang kekuasaan yang benar-benar kosong tanpa diperebutkan," kata Arifki.
Lebih jauh, Arifki menilai dinamika hubungan Prabowo dan Jokowi juga berpotensi memberikan keuntungan bagi masyarakat sipil apabila berujung pada keretakan politik secara terbuka.
Pasalnya, dinamika politik pascapemilu selama ini dinilai belum sepenuhnya melahirkan kekuatan oposisi yang konsisten. Hubungan partai-partai politik dengan pemerintah masih memperlihatkan berbagai bentuk kompromi dan akomodasi.
Karena itu, keretakan hubungan Prabowo-Jokowi berpotensi membuka ruang terbentuknya poros penyeimbang baru di luar pemerintahan.
"Bagi masyarakat sipil, pecahnya koalisi Prabowo-Jokowi justru bisa menjadi berkah karena membuka peluang lahirnya oposisi baru. Selama ini, fungsi oposisi belum maksimal dikelola oleh PDIP maupun kelompok politik lainnya yang terkadang masih menunjukkan sikap setengah hati terhadap pemerintah," pungkasnya.
