Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto: Istimewa)
Citra kepolisian kembali menjadi sorotan publik usai kasus penyadapan yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk beberapa waktu lalu.
Hal ini menambah beban kepolisian yang sedang memperbaiki citra di era Kapolri baru Jenderal Suyudi Ario Seto.
Hal itu sebagaimana disampaikan pakar ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy kepada RMOL di Jakarta, Minggu, 8 November 2026.
“Dalam bahasa yang sederhana sesungguhnya, ketika Listyo melakukan seperti ini, Listyo telah menjadi beban kepolisian. Listyo telah menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Dan untuk menumbuhkembangkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap polisi tidaklah mudah,” ucap Noorsy.
Lanjut dia, sebelumnya citra Polri juga dihantam dengan kasus Sukoharjo. Walaupun Mabes Polri sudah bertindak cepat untuk mengganti Kapolres dan meminta maaf kepada masyarakat, namun belum serta merta menyurutkan kekecewaan masyarakat.
“Nah penyalahgunaan wewenang Listyo ini menambah kekecewaan masyarakat. Berarti betul berarti Listyo punya kepentingan politik. Kepentingan politik tidak mungkin tanpa motivasi. Motivasi tidak mungkin tanpa visi misi. Nah gitu ngukurnya,” jelasnya.
Ketika dikaitkan dengan Geng Solo, ekonom konstitusi yang dikenal kritis ini langsung menuntut aparat penegak hukum untuk membongkar seluruhnya.
“Orang tahu bahwa Listyo bagian dari Geng Solo. Ketika kita tahu dari Geng Solo, maka pertanyaan besarnya menjadi begini. Sebenarnya visi misinya Geng Solo ngapain dengan menugaskan Listyo kayak gitu? Itu yang harus dibongkar,” tegasnya.
Sebagai orang yang pernah mengajar di Sespimti Polri, Noorsy memahami terdapat tiga jenis polisi.
“Ada polisi putih, polisi yang memperkaya diri dan polisi yang tidak peduli dengan apapun, yang penting dia mendapatkan jabatan dengan begitu cepat. Polisi putih adalah polisi yang menegakkan citra polisi dalam hal ini yang kata Suyudi sekarang, polisi yang bersih itu, polisi yang dipercayai masyarakat,” pungkasnya.
Dalam kondisi tersebut, malam ini Presiden Prabowo Subianto telah menerima sejumlah mantan Kapolri hingga petinggi Polri. Mereka di antaranya yakni Jenderal Polisi (Purn) Roesmanhadi, Jenderal Polisi (Purn) Roesdihardjo, Jenderal Polisi (Purn) Surojo Bimantoro, Jenderal Polisi (Purn) Da'i Bachtiar, Jenderal Polisi (Purn) Sutanto, Jenderal Polisi (Purn) Bambang Hendarso Danuri, Jenderal Polisi (Purn) Timur Pradopo, Jenderal Polisi (Purn) Sutarman, Jenderal Polisi (Purn) Badrodin Haiti, dan Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian.
Nama-nama tersebut merupakan para mantan Kapolri yang pernah memimpin institusi kepolisian sejak era reformasi hingga 2019.
Selain para purnawirawan jenderal, pertemuan itu juga melibatkan sejumlah pejabat tinggi Polri yang masih aktif. Mereka terdiri dari Wakil Kepala Kepolisian Negara RI Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti.
Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol. Herry Heryawan, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol. Asep Safrudin, Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi Komjen Pol. Roycke Harry Langie, serta Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Pol. Mahmud Nazly Harahap.
