Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof. Jimly Asshiddiqie, dalam pertemuan bersama sejumlah tokoh masyarakat bertajuk "Aksi Bela Rakyat Bela Indonesia", yang digelar di lapangan Masjid Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Minggu, 8 November 2026. (Foto: YouTube)
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof. Jimly Asshiddiqie meminta delapan partai politik di parlemen segera mengambil keputusan melalui musyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang tengah berkembang di Tanah Air.
Menurut Jimly, aspirasi yang disampaikan sejumlah tokoh masyarakat dan pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan bentuk kegelisahan publik terhadap situasi bangsa yang tidak boleh diabaikan.
Hal itu disampaikan Jimly dalam pertemuan bersama sejumlah tokoh masyarakat bertajuk "Aksi Bela Rakyat Bela Indonesia", yang digelar di lapangan Masjid Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Minggu, 8 November 2026.
Ia menyebut pertemuan tersebut merupakan inisiatif para pimpinan ormas yang sebelumnya meminta bertemu dengannya.
"Ini adalah seperti yang tadi saya gambarkan, letupan aspirasi dari nurani rakyat dan dari akal sehat, ya, para tokoh-tokoh, ya, pemimpin masyarakat mengenai perkembangan keadaan," kata Jimly.
Ia mengatakan, terdapat lima poin aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut. Namun, salah satu poin dinilai perlu ditegaskan kembali, terutama menyangkut tindak lanjut terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Jimly menginginkan putusan kedua lembaga peradilan tersebut dijadikan pegangan dalam mengambil keputusan agar persoalan yang terus berkembang tidak berlarut-larut.
Menurutnya, penyelesaian yang tidak kunjung dilakukan berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan dalam tiga tahun ke depan.
"Cuma poin terakhir itu agak terlalu halus. Maksudnya itu supaya apa yang sudah diputuskan oleh MK, diputuskan oleh MA, nah itu dijadikan pegangan untuk mengambil keputusan supaya ada penyelesaian keributan yang nggak habis-habis ini," tuturnya.
Jimly secara khusus meminta pimpinan delapan partai politik yang kini masuk Parlemen, segera merespons aspirasi tersebut melalui mekanisme musyawarah. Sebab, menurutnya, pimpinan partai memiliki peran penting dalam menentukan keputusan politik saat ini.
"Lima aspek itu tadi mudah-mudahan didengar oleh para pimpinan partai, oleh apa namanya, pejabat eksekutif dan legislatif. Ya terutama adalah pimpinan partai, delapan partai. Kan yang menentukan sekarang ini pimpinan partai," tegasnya.
Ia menekankan, seluruh poin aspirasi tersebut memiliki tingkat kepentingan yang sama, termasuk agenda pemberantasan persoalan di internal kepolisian.
"Yang intinya apa yang terjadi sekarang ini enggak boleh dibiarkan. Lima poin itu sama pentingnya. Termasuk apa namanya, pemberantasan di internal kepolisian," demikian Jimly menambahkan.
