Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk. (Foto: Dok. KPU Kabupaten Nduga)
Pembangunan Papua harus berjalan seiring dengan upaya menciptakan perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menyambut peringatan Hari Pahlawan 10 November nanti, pendekatan pembangunan inklusif dengan mempertimbangkan keragaman budaya dan karakteristik geografis menjadi kunci perubahan di Tanah Papua.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengatakan, pembangunan Papua perlu mengedepankan pendekatan geokultural, multiaktor, dan kodeterminatif. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan pemerintah diharapkan selaras dengan kondisi sosial budaya serta kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.
Menurut Ribka, perdamaian merupakan harapan mendasar masyarakat Papua yang harus menjadi perhatian dalam setiap agenda pembangunan.
"Masyarakat Papua menginginkan ada perdamaian," ujar Ribka dikutip pada Minggu, 8 November 2026.
Ia menjelaskan, keragaman suku, bahasa, adat istiadat, dan struktur sosial di Papua membutuhkan kebijakan yang tidak bisa diseragamkan. Pemerintah perlu memahami karakteristik masing-masing wilayah agar program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Tantangan geografis juga menjadi faktor penting. Wilayah pegunungan, pesisir, kepulauan, perkotaan, hingga perbatasan memiliki persoalan berbeda, mulai dari konektivitas, distribusi logistik, transportasi, hingga akses terhadap pelayanan publik.
Selain itu, Ribka menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Papua. Pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, tokoh adat, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat harus memiliki ruang dan kontribusi masing-masing.
"Kalau ini semua sudah terjadi, semua merasa bahwa sudah terwadahi, ada peran, ada kontribusi dari masing-masing sektor atau masing-masing stakeholders," tegasnya.
Sinergi lintas sektor tersebut, lanjut Ribka, harus dibarengi kesinambungan antara perencanaan dan pelaksanaan program. Aspirasi masyarakat yang dihimpun dalam proses perencanaan harus menjadi pijakan agar kebijakan pemerintah tidak melenceng dari kebutuhan daerah.
Dalam hal ini, penguatan otonomi khusus (Otsus) Papua menjadi salah satu instrumen untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Koordinasi pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar kebijakan afirmasi berjalan efektif dan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dapat dimanfaatkan secara optimal.
"Bagaimana kita memberikan visi kepada daerah, kewenangannya sudah ada, kemudian bagaimana pemanfaatannya, semua kembali pada Pemda. Ini menjadi titik pertama untuk perubahan pembangunan," pungkas Ribka.
