Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Narasi deindustrialisasi di Indonesia dinilai mengemuka akibat kurangnya penyampaian data mengenai kondisi yang sesungguhnya kepada publik.

Menurut Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji, perubahan metode pencatatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010 turut berkontribusi membuat produk domestik bruto (PDB) sektor industri tampak mengalami penurunan tajam.

"Narasi yang dibangun selama ini tentang deindustrialisasi, barangkali karena kitanya yang kurang menyampaikan data-data atau rasionalisasi terhadap keadaan. Sebenarnya kita tidak mengalami kegelapan di dunia industri," ujar Sarmuji dalam acara media gathering Forum Wartawan Industri (Forwin) bertajuk Industrialisasi Motor Penggerak Ekonomi di Hotel Alana, Bogor, Jumat, 6 November 2026.

Ia menjelaskan, pada tahun 2010 terjadi perubahan metode pencatatan BPS dari sembilan sektor menjadi 17 sektor. Sejumlah subsektor yang sebelumnya masuk dalam kategori industri kemudian dicatat sebagai sektor tersendiri, sehingga secara otomatis memengaruhi angka kontribusi industri dalam statistik.

Saat ini, kontribusi industri pengolahan terhadap PDB tercatat sebesar 19,22 persen. Namun, jika memperhitungkan selisih sekitar empat persen akibat perubahan metode pencatatan tersebut, kontribusi riil industri secara ilustratif dapat mencapai 23,22 persen.

"Andaikan itu saja ditambahkan, kalau sekarang 19,22 persen ditambah 4 persen, harusnya kontribusi sektor industri kita berarti sekitar 23,22 persen," terangnya.

Selain itu, Sarmuji memaparkan bahwa pertumbuhan industri pengolahan pada triwulan III 2026 mencapai 5,87 persen, atau melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,47 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja sektor industri mulai bangkit dan kembali berada di atas pertumbuhan ekonomi setelah sempat tertinggal selama kurang lebih 14 tahun.

Kendati demikian, kinerja pemerintah tidak hanya diukur melalui capaian data statistik semata, melainkan juga dari persepsi publik. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian memandang media sebagai mitra strategis yang penting untuk mengomunikasikan hasil kerja nyata serta berbagai tantangan yang dihadapi dunia industri.

"Kinerja itu ada dua. Pertama, kinerja yang bersifat faktual. Apa yang kita lakukan mungkin akan ter-cover, terlihat di data-data statistik," imbuhnya.

Sarmuji pun menekankan pentingnya sinergi dan komunikasi berkelanjutan antara Kemenperin, pelaku industri, asosiasi, serta para wartawan. Selain membantu menyampaikan capaian program pemerintah, komunikasi yang baik dinilai dapat memperkuat daya serap pemerintah terhadap berbagai persoalan di lapangan.

"Tanpa berkomunikasi dengan rekan-rekan asosiasi atau pelaku industri yang kemudian diberitakan oleh rekan-rekan Forwin, tentu absorbsi kami terhadap masalah tidak akan setinggi seperti yang sekarang," pungkasnya.