Berita

Wakil Perdana Menteri Gan Kim Yong, Menteri Senior K Shanmugam, dan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Grace Fu bertemu dengan perwakilan dari 10 perusahaan yang berbasis di Singapura yang menerima pemberitahuan terkait kabut asap lintas batas pada 28 Oktober 2026. (Foto: CNA/Lim Li Ting)

Global

10 Perusahaan Terkait Karhutla Dipanggil Pemerintah Singapura

KAMIS, 29 OKTOBER 2026 | 10:47 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah Singapura memanggil pimpinan 10 perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) penyebab kabut asap lintas batas. 

Pertemuan yang berlangsung di The Treasury pada Rabu, 28 Oktober 2026 tersebut dihadiri Wakil Perdana Menteri Gan Kim Yong, Menteri Senior K Shanmugam, serta Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Grace Fu. 

Pemerintah Singapura menegaskan akan menelusuri kemungkinan keterlibatan perusahaan melalui aktivitas operasional, hubungan korporasi, hingga rantai pasok yang berpotensi berkontribusi terhadap kebakaran.


Mengutip laporan CNA, Kamis, 29 Oktober 2026, Delapan kelompok perusahaan yang hadir meliputi Bumitama Agri, First Resources, Golden Agri-Resources, Indofood Agri Resources, Kencana Agri, TSH Resources, Wilmar International, dan Sinar Mas Group. 

Perwakilan Sinar Mas Group juga mewakili Asia Pulp & Paper Company dan Asia Pulp & Paper Company (China), sehingga total terdapat 10 perusahaan yang terwakili dalam pertemuan tersebut.

Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Grace Fu mengatakan, pemerintah akan mengajukan amendemen terhadap Transboundary Haze Pollution Act pada sidang parlemen berikutnya. 

Perubahan aturan itu ditujukan untuk memberikan kekuatan hukum terhadap proses penilaian independen, sekaligus menjadikan penolakan pemeriksaan atau ketidakpatuhan terhadap penyelidikan sebagai tindak pidana.

"Saya akan membuat amandemen terhadap Undang-Undang Pencemaran Kabut Lintas Batas pada sidang parlemen berikutnya untuk memberikan kerangka kerja ini kekuatan hukum. Perusahaan yang tidak mematuhi akan melakukan pelanggaran. Kami akan menggunakan wewenang kami untuk melindungi kesehatan warga Singapura,” kata Fu kepada wartawan setelah pertemuan.

Sementara itu, Menteri Senior K Shanmugam menegaskan bahwa penyelidikan tersebut bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan mengungkap fakta dan memastikan pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban. 

Dia juga memperingatkan bahwa pemerintah akan menggunakan seluruh jalur hukum dan regulasi yang tersedia untuk menelusuri keterkaitan perusahaan dengan kebakaran penyebab kabut asap.

"Kabut asap disebabkan oleh kebakaran. Kebakaran disebabkan oleh praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab. Itu bukan fenomena alam," kata dia. 

Dalam proses pemeriksaan, perusahaan diwajibkan memberikan akses penuh kepada tim penilai independen terhadap dokumen, informasi, lokasi, kegiatan operasional, hubungan korporasi, dan rantai pasok. 

Hasil penilaian akan diserahkan kepada National Environment Agency (NEA) untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah selanjutnya. 

Secara terpisah, Singapore Exchange Regulation (SGX RegCo) juga meminta tujuh emiten perkebunan mengungkap langkah pencegahan kebakaran serta potensi keterkaitan mereka dengan perusahaan yang telah menerima pemberitahuan dari otoritas Singapura.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya