Berita

Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI). (Foto: RMOL/Alifia)

Bursa

Pengawasan Saham Gorengan Harus Diikuti Penegakan Hukum

KAMIS, 29 OKTOBER 2026 | 10:37 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Perubahan mekanisme pengawasan perdagangan saham yang disiapkan Bursa Efek Indonesia (BEI) dinilai menjadi langkah positif untuk menekan praktik saham gorengan. Namun, penguatan pengawasan harus diikuti percepatan penegakan hukum agar memberikan efek jera.

Ekonom Dipo Satria mengatakan, sistem pengawasan baru BEI dapat membantu mendeteksi indikasi manipulasi harga saham. Meski demikian, efektivitasnya belum cukup tanpa penindakan hukum yang cepat.

“Pengawasan baru BEI bagus menekan saham gorengan, tapi belum cukup tanpa penegakan hukum. Penanganan saham gorengan kerap terasa lambat di pasar yang bergerak cepat,” kata Dipo lewat akun X miliknya, Kamis, 29 Oktober 2026.


Menurutnya, standar operasional prosedur (SOP) penanganan hukum perlu dipercepat agar setiap pelanggaran dapat segera ditindak dan tidak berlarut-larut.

“SOP proses hukum harus dipercepat, agar pelanggaran cepat ditindak dan jadi efek jera,” tegasnya.

Sebelumnya, BEI menyatakan akan menerapkan sistem pengawasan baru pada November untuk memastikan perdagangan saham berjalan teratur, wajar, dan efisien.

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan, penguatan perlindungan investor dilakukan dengan mengurangi penggunaan tindakan konvensional, seperti Unusual Market Activity (UMA) atau tindakan langsung lainnya.

BEI kini mengandalkan teknologi pengawasan yang diklaim setara dengan bursa global untuk mendeteksi indikasi awal manipulasi harga saham.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya