Berita

Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Adang Daradjatun (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Parlemen

Komisi III DPR:

Awas! RUU Perampasan Aset Jadi Alat Penyalahgunaan Kekuasaan

KAMIS, 29 OKTOBER 2026 | 09:08 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi III DPR mengingatkan agar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana dilakukan secara hati-hati agar tidak membuka celah penyalahgunaan kewenangan.

Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Adang Daradjatun berharap RUU Perampasan Aset mampu memperkuat pemberantasan kejahatan dan pemulihan kerugian negara tanpa mengabaikan kepastian hukum serta perlindungan hak masyarakat.

“Perampasan aset harus menjadi instrumen untuk memberantas kejahatan dan memulihkan kerugian negara, bukan menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu, setiap kewenangan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan mekanisme pengawasan yang memadai,” kata Adang kepada wartawan, Kamis, 29 Oktober 2026.


Legislator PKS itu juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik. Aset yang berkaitan dengan tindak pidana harus dibedakan secara tegas dari harta milik pihak lain yang diperoleh secara sah dan tidak terlibat dalam kejahatan.

Adang menilai, mekanisme keberatan dan pengujian melalui proses hukum yang adil perlu diatur agar masyarakat yang terdampak memiliki kesempatan mempertahankan hak kepemilikannya.

Selain itu, harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diperlukan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan sekaligus memberikan kepastian bagi aparat penegak hukum dan masyarakat.

“Jangan sampai ketentuan yang dibentuk justru menimbulkan ketidakpastian hukum atau membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” kata mantan Wakapolri ini.

Lebih jauh, Adang berharap masukan para pakar dan praktisi hukum menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan pasal demi pasal RUU Perampasan Aset.

“Rumusan yang komprehensif diperlukan agar regulasi ini dapat memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana, menjamin proses hukum yang adil (due process of law), serta menjaga prinsip negara hukum,” pungkas Adang.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya