Berita

Presiden PKS sekaligus Anggota DPR/MPR RI, Almuzzammil Yusuf, saat Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Gedung Balai PWI Lampung. (Foto: Istimewa)

Politik

Presiden PKS Wanti-wanti Bahaya AI sebagai Senjata Fitnah

KAMIS, 29 OKTOBER 2026 | 01:34 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI) kini bisa menjadi senjata untuk menyebarkan fitnah dan memanipulasi opini publik. Ancaman ini dinilai kian berbahaya menjelang Pemilu 2029.

Peringatan keras itu disampaikan Presiden PKS sekaligus Anggota DPR/MPR RI, Almuzzammil Yusuf, saat melakukan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Gedung Balai PWI Lampung, Rabu 28 Oktober 2026.

Menurut Almuzzammil, teknologi AI mampu membuat konten yang nyaris menyerupai kejadian asli. Jika disalahgunakan, masyarakat bisa terkecoh, sementara nama baik seseorang dan iklim demokrasi menjadi taruhannya.


“Sekarang AI bisa membuat sesuatu yang persis sama dengan aslinya. Ini berbahaya jika digunakan untuk memfitnah orang, apalagi menjelang Pemilu 2029,” tegas Almuzzammil.

Ia mengingatkan, pers jangan sampai ikut terseret arus informasi palsu hanya karena mengejar kecepatan. Verifikasi dan akurasi harus menjadi pegangan utama sebelum berita disebarluaskan.

Pasalnya, di era digital, siapa saja bisa menjadi penyebar informasi melalui media sosial maupun citizen journalism. Celakanya, hoaks yang dikemas meyakinkan bisa menyebar luas dan memengaruhi opini masyarakat.

“Pers merupakan mitra strategis Komisi I DPR RI,” ujarnya.

Almuzzammil menegaskan, insan pers punya tanggung jawab besar menjaga kualitas informasi dan mengawal demokrasi. Apalagi, menjelang kontestasi politik 2029, konten manipulatif berpotensi dijadikan alat untuk menyerang lawan politik.

Selain menyoroti bahaya hoaks, dia mengajak masyarakat memperkuat pengamalan Empat Pilar Kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Ia juga mengingatkan pentingnya menegakkan hukum secara adil. Seseorang yang berstatus terdakwa belum dapat dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Lanjut Almuzzammil, kecerdasan saja tidak cukup untuk membangun bangsa. Pendidikan harus dibarengi keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (3) UUD 1945.

Sementara itu, Ketua PWI Lampung, Wirahadikusumah, turut menyuarakan kondisi pers yang dinilai sedang tidak baik-baik saja.

Dia menyoroti kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang ikut berdampak pada biaya publikasi. Padahal, media memiliki tanggung jawab besar menjaga independensi dan menjalankan fungsi kontrol sosial.

“Pers bagian dari empat pilar, satu rahim, satu nasab, tapi beda nasib. Pers tidak mendapatkan gaji menjaga tanggung jawab independensi,” ungkapnya.

Wirahadikusumah menyebut, sejumlah media sudah tutup akibat tekanan yang dihadapi industri pers. Karena itu, dia meminta Almuzzammil sebagai anggota Komisi I DPR RI ikut memperjuangkan keberlangsungan media.

Jangan sampai, kata dia, kebijakan efisiensi justru membuat pers semakin terpuruk hingga salah satu pilar demokrasi ini kehilangan kekuatannya.

Di tengah ancaman hoaks dan manipulasi AI, pers dituntut tetap kritis, independen, dan akurat. Namun, dukungan terhadap keberlangsungan industri media juga dibutuhkan agar masyarakat tetap mendapatkan informasi yang benar dan dapat dipercaya.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya