Berita

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro dalam FOREK Hulu Migas 2026 di Jakarta, Rabu, 28 Oktober 2026. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Energi

UU Migas Baru Diharapkan Pisahkan Risiko Bisnis dan Tindak Pidana

RABU, 28 OKTOBER 2026 | 14:48 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Ketidakpastian hukum yang membuat keputusan bisnis berisiko berujung pidana menjadi salah satu persoalan yang perlu dijawab dalam revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). 

Kepastian hukum dibutuhkan agar investor tidak ragu menanamkan modal di sektor hulu migas Indonesia.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro mengatakan, pengaturan lex specialis dalam draf revisi UU Migas berpotensi meminimalkan kekhawatiran pelaku usaha terhadap risiko pidana dalam menjalankan kegiatan bisnis.


“Dengan adanya lex specialis, saya kira kasus seperti yang terjadi pada Bukaren, terus kemudian kekhawatiran nanti teman-teman perdata case menjadi pidana itu bisa diminimalkan,” kata Komaidi dalam FOREK Hulu Migas di Jakarta Pusat, Rabu, 28 Oktober 2026.

Menurutnya, persoalan muncul ketika aktivitas bisnis di sektor migas bersinggungan dengan sejumlah regulasi, mulai dari Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hingga Undang-Undang Keuangan Negara.

Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran karena kegagalan investasi dapat ditafsirkan sebagai kerugian negara dan kemudian dibawa ke ranah pidana.

“Kalau investasinya gagal, itu bisa diterjemahkan sebagai merupakan keuangan negara. Dan itu kemudian bisa ditarik ke ranah pidana,” kata Komaidi.

Komaidi menilai pengaturan yang lebih tegas diperlukan agar risiko bisnis dapat dibedakan dari tindak pidana. Dengan demikian, pelaku usaha dapat lebih fokus menjalankan kegiatan utama, yakni mencari dan memproduksi minyak dan gas.

Ia juga menyoroti pentingnya penyederhanaan perizinan melalui lembaga yang nantinya diberi kewenangan, termasuk Badan Usaha Khusus (BUK) yang dibahas dalam revisi UU Migas.

Menurutnya, persoalan perizinan yang berlarut-larut dapat mengalihkan perhatian Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) dari kegiatan eksplorasi dan produksi.

“Kalau teman-teman sibuk menyelesaikan perizinan, tugas mencari minyak dan gasnya menjadi berkurang,” tandas Komaidi.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya