DENGAN keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 pada 2 Januari 2025, ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) resmi dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Artinya, seluruh partai politik peserta pemilu memiliki kesempatan untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa harus memenuhi persyaratan minimal 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.
Konsekuensi dari keputusan tersebut adalah terbukanya peluang bagi lebih banyak tokoh untuk diusulkan sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden, sehingga memungkinkan munculnya lebih banyak pasangan calon dalam Pilpres 2029.
Dalam konteks tersebut, Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto, diperkirakan berpeluang kembali diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Lantas, siapa saja tokoh lain yang berpotensi ikut berkontestasi dalam Pilpres 2029, baik sebagai calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres)?
Dinamika pencalonan akan sangat bergantung pada strategi partai politik. Jika partai-partai memilih untuk tidak membentuk koalisi besar, peluang munculnya banyak pasangan calon akan semakin terbuka.
Sebaliknya, jika sebagian besar partai membentuk koalisi besar, jumlah pasangan calon berpotensi lebih terbatas, misalnya hanya dua hingga empat pasangan. Menurut saya, salah satu kelompok tokoh yang patut diperhatikan adalah para gubernur yang berpotensi masuk dalam kontestasi politik nasional.
Untuk jabatan Gubernur DKI Jakarta, terdapat preseden yang cukup jelas. Pada 2014, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) maju sebagai calon presiden yang diusung PDI Perjuangan bersama partai-partai koalisinya dan kemudian terpilih menjadi Presiden RI ke-7. Selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan juga maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024, tetapi kalah dari Prabowo Subianto.
Merujuk hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga berpotensi masuk dalam bursa calon presiden atau wakil presiden pada Pilpres 2029.
Terlebih lagi, Pramono merupakan kader PDI Perjuangan, salah satu partai politik besar di Indonesia.
Namun, peluang tersebut tetap bergantung pada kinerja pemerintahannya, dinamika internal partai, dukungan politik, dan perkembangan aspirasi masyarakat menjelang pemilu.
Selain Pramono, saya melihat dua gubernur lain yang juga layak mendapat perhatian dalam pembahasan Pilpres 2029, yaitu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos.
Ketiga nama tersebut menarik untuk dicermati karena memiliki karakter kepemimpinan, latar belakang, dan modal politik yang berbeda.
Pramono memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan pusat dan politik nasional. Dedi Mulyadi menonjol melalui komunikasi langsung dengan masyarakat serta aktivitasnya di ruang digital. Sementara itu, Sherly Tjoanda menawarkan perspektif kepemimpinan perempuan dari Indonesia Timur, dengan latar belakang dunia usaha dan pengalaman memimpin provinsi kepulauan.
Pertanyaan pentingnya bukan semata-mata siapa yang paling populer atau paling sering muncul di media sosial, melainkan siapa yang mampu menunjukkan hasil nyata dalam memimpin daerah, menyelesaikan persoalan masyarakat, menjaga integritas, dan memperoleh kepercayaan publik secara luas.
Popularitas dapat menjadi modal awal untuk memasuki kontestasi politik, tetapi kepemimpinan nasional membutuhkan kemampuan yang lebih luas daripada sekadar popularitas.
Berdasarkan sejumlah survei yang dipublikasikan hingga Oktober 2026, hasil pengukuran terhadap ketiga tokoh tersebut menunjukkan gambaran yang beragam, bergantung pada indikator dan metode yang digunakan.
Namun, angka survei harus dibaca secara cermat karena hasilnya dipengaruhi oleh waktu pengumpulan data, metode penelitian, daftar nama yang diuji, serta karakteristik responden. Posisi dalam survei pada hari ini bukan jaminan hasil pada 2029.
Prestasi PramonoPramono merupakan figur yang memiliki keunggulan berupa pengalaman panjang di pemerintahan pusat dan lembaga legislatif. Sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta, ia pernah menjadi anggota DPR RI, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, serta Menteri Sekretaris Kabinet pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Pengalaman tersebut membuat Pramono memahami proses pengambilan keputusan di tingkat pusat, hubungan antarlembaga negara, koordinasi birokrasi, dan dinamika politik nasional.
Dari sisi modal politik, kelebihannya terletak pada kemampuan berkomunikasi dengan elite politik, pengalaman mengelola persoalan pemerintahan, serta pendekatan yang cenderung tenang dan kompromistis. Semua itu merupakan bagian dari modal politik Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Namun, pengalaman panjang di pemerintahan tidak otomatis menjamin keberhasilan sebagai kepala daerah. Pramono tetap harus membuktikan bahwa pengalamannya mampu menghasilkan perubahan nyata bagi warga Jakarta.
Bersama Wakil Gubernur Rano Karno, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalankan berbagai program prioritas, antara lain penguatan transportasi publik, bantuan pendidikan, penanganan banjir dan sampah, serta penyelesaian berbagai persoalan perkotaan lainnya.
Terkait hal tersebut, berdasarkan data yang saya ketahui, jumlah penumpang TransJakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta hingga September 2026 mencapai 368,4 juta perjalanan, meningkat 10,8 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu 332,3 juta perjalanan. Selain itu, cakupan layanan angkutan umum di Jakarta dilaporkan telah mencapai 93 persen.
Pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 5,52 persen secara tahunan, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen. Sementara itu, inflasi Jakarta pada September 2026 tercatat sebesar 2,71 persen.
Angka-angka tersebut merupakan sejumlah indikator perkembangan Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono. Data tersebut penting untuk diperhatikan dalam menilai kesinambungan pembangunan ibu kota.
Meski demikian, penilaian terhadap keberhasilan pemerintahan tidak cukup hanya berdasarkan angka agregat, tetapi juga perlu mempertimbangkan pemerataan manfaat pembangunan, kualitas pelayanan publik, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Dari sisi kepuasan masyarakat, survei Ethical Politics yang dilakukan pada 19-26 Mei 2025 terhadap 1.280 responden mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono–Rano sebesar 77,73 persen. Kepuasan terhadap kemampuan pemerintah menyerap aspirasi masyarakat mencapai 78,1 persen. Namun, kepuasan terhadap transparansi anggaran tercatat sebesar 67,89 persen.
Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan dan akuntabilitas tetap menjadi aspek penting yang perlu diperkuat. Perlu diingat bahwa hasil tersebut berasal dari 2025 dan bukan merupakan pengukuran terbaru pada Oktober 2026.
Sementara itu, berdasarkan survei Muda Bicara ID periode 15 September-10 Oktober 2026, Pramono memperoleh nilai 62,5 persen dalam penilaian terhadap kinerja gubernur oleh responden muda. Adapun dalam pemeringkatan internasional, Jakarta menempati peringkat ke-53 dari 100 kota dalam daftar World’s Best Cities 2026.
Sementara itu, dalam survei Time Out 2026 mengenai transportasi publik, Jakarta dilaporkan menempati peringkat ke-15 dunia dan berada di posisi kedua di ASEAN setelah Singapura, dengan penilaian positif sebesar 79,2 persen berdasarkan survei terhadap 24.000 responden.
Berbagai indikator tersebut dapat menjadi bahan untuk menilai perkembangan Jakarta. Meski demikian, tantangan yang dihadapi Gubernur DKI Jakarta masih cukup berat. Jakarta belum terbebas dari banjir, kemacetan, polusi udara, dan persoalan kemiskinan. Berbagai persoalan tersebut belum sepenuhnya terselesaikan dan masih membutuhkan kebijakan yang konsisten serta terukur.
Untuk memperkuat modal politiknya di tingkat nasional, Pramono perlu menunjukkan bahwa kepemimpinannya tidak sekadar mampu menjaga stabilitas birokrasi, tetapi juga menghasilkan kemajuan nyata dalam menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat.
Jakarta, dengan APBD bernilai puluhan triliun rupiah, memberikan ruang yang besar bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kapasitas pengelolaan anggaran dan efektivitas pembangunan.
Gaya Kepemimpinan KDMBerbeda dengan Pramono, Dedi Mulyadi atau KDM menonjol melalui gaya kepemimpinan yang lebih personal, populer, dan komunikatif. Pengalamannya tidak hanya berasal dari jabatan sebagai Gubernur Jawa Barat, tetapi juga dari kiprahnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, Bupati Purwakarta selama dua periode, dan anggota DPR RI.
Pengalaman memimpin kabupaten memberinya kesempatan untuk membangun pendekatan pembangunan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sementara itu, jangkauan komunikasi digital membuat aktivitas dan kebijakannya mudah diketahui publik, termasuk masyarakat di luar Jawa Barat.
Karakter kepemimpinan Dedi kerap dipersepsikan sebagai kepemimpinan yang langsung turun ke lapangan, memperlihatkan persoalan masyarakat, dan menyampaikan tindakan pemerintah melalui video serta media sosial.
Gaya tersebut dapat membantu membangun kedekatan emosional, mempercepat penyebaran informasi, dan menciptakan identitas politik yang mudah dikenali. Dalam politik modern, kemampuan berkomunikasi dengan publik merupakan modal penting, terutama ketika masyarakat semakin sering memperoleh informasi melalui platform digital.
Namun, terdapat perbedaan mendasar antara popularitas seorang figur dan keberhasilan institusi pemerintahan. Pemimpin yang kuat di media sosial tetap harus memastikan bahwa kebijakan dijalankan berdasarkan hukum, anggaran yang tersedia, kajian yang memadai, serta prosedur administrasi yang benar.
Tindakan yang terlihat tegas belum tentu menyelesaikan akar persoalan apabila tidak diikuti dengan sistem yang berkelanjutan. Gaya kepemimpinan personal juga harus diimbangi dengan penguatan birokrasi, perlindungan hak warga, dan evaluasi kebijakan yang terbuka.
Dari sisi penilaian masyarakat, KDM memiliki modal penerimaan publik yang besar di Jawa Barat. Survei Indikator Politik Indonesia pada 30 Januari–8 Februari 2026, dengan 800 responden di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, mencatat kepuasan terhadap kinerjanya mencapai 95,5 persen.
Sementara itu, survei Lembaga Survei Indonesia pada Juli 2026 mencatat tingkat kepuasan sebesar 95,4 persen, terdiri atas 39,3 persen responden yang menyatakan sangat puas dan 56,1 persen yang menyatakan cukup puas. Adapun responden yang menyatakan tidak puas tercatat sebesar 3,8 persen.
Temuan tersebut memberikan gambaran mengenai penerimaan publik terhadap KDM di wilayah yang dipimpinnya. Namun, pemerintahannya tetap perlu memastikan bahwa masyarakat benar-benar merasakan manfaat program yang dijalankan, bukan hanya mengenal sosok gubernurnya.
Tingkat kepuasan yang tinggi merupakan salah satu indikator penting, tetapi keberlanjutannya bergantung pada hasil pembangunan, kemampuan mengatasi persoalan struktural, dan konsistensi pelaksanaan kebijakan.
Jika dibandingkan dengan Pramono, KDM memiliki karakter komunikasi publik yang lebih menonjol melalui kedekatan personal dan aktivitas di media sosial. Sebaliknya, Pramono mempunyai pengalaman panjang dalam koordinasi pemerintahan pusat dan politik kelembagaan.
Keduanya memperlihatkan pendekatan kepemimpinan yang berbeda, yakni pendekatan yang menonjol melalui kedekatan personal dan keterlihatan di ruang publik, serta pendekatan yang lebih mengandalkan pengalaman birokrasi, negosiasi, dan pengelolaan institusi.
Kedua gubernur tersebut memiliki karakteristik yang menarik untuk dicermati dalam pembahasan Pilpres 2029.
Sherly Tjoanda Jadi PembedaSedangkan Sherly Tjoanda Laos menghadirkan dimensi kepemimpinan yang berbeda.
Sebagai Gubernur Maluku Utara, Sherly memimpin wilayah kepulauan yang menghadapi berbagai persoalan khas, mulai dari keterhubungan antarpulau, pemerataan pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga pengelolaan potensi sumber daya alam.
Latar belakangnya di dunia usaha memberikan pengalaman dalam pengelolaan organisasi dan kegiatan ekonomi. Sementara itu, posisinya sebagai pemimpin perempuan dari Indonesia Timur menghadirkan dimensi representasi yang berbeda dalam politik nasional.
Sherly juga memiliki perjalanan politik yang tidak biasa. Ia maju menggantikan posisi suaminya, Benny Laos, dalam kontestasi Pilkada Maluku Utara setelah Benny meninggal dunia akibat kecelakaan.
Sherly kemudian memenangkan pilkada dan memimpin Maluku Utara bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe. Latar belakang tersebut merupakan bagian penting dalam memahami perjalanan politiknya.
Namun, legitimasi kepemimpinannya tetap perlu dinilai berdasarkan hasil kerja, kebijakan, dan tanggung jawabnya sendiri sebagai kepala daerah.
Dalam sektor pendidikan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara melaporkan revitalisasi 68 sekolah menggunakan APBD 2025 dengan anggaran Rp53 miliar, serta 75 sekolah menggunakan APBN dengan anggaran Rp92 miliar. Pemerintah daerah juga menyampaikan rencana penguatan bantuan pendidikan, pengadaan komputer, perluasan akses SMA terbuka untuk wilayah kepulauan, dan program beasiswa.
Langkah-langkah tersebut penting bagi daerah yang menghadapi tantangan geografis dalam menyediakan layanan publik secara merata. Namun, keberhasilannya perlu diukur berdasarkan kualitas fasilitas pendidikan, pemerataan akses, peningkatan mutu pembelajaran, serta manfaat yang benar-benar dirasakan oleh peserta didik dan masyarakat.
Dari sisi kepuasan publik, survei Indikator Politik Indonesia pada 13-23 Februari 2026 terhadap 820 responden di seluruh kabupaten dan kota di Maluku Utara mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Sherly sebesar 85,1 persen.
Sebanyak 41,5 persen responden menyatakan sangat puas dan 43,6 persen menyatakan cukup puas. Survei tersebut memiliki margin of error sekitar 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Angka tersebut menunjukkan penerimaan publik yang positif terhadap kepemimpinan Sherly di Maluku Utara. Namun, tantangannya adalah memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah yang lebih mudah dijangkau, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat di pulau-pulau kecil dan daerah terpencil.
Kualitas pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, kesempatan kerja, serta transparansi pengelolaan pendapatan daerah perlu menjadi ukuran utama dalam menilai kinerjanya. Kepemimpinan di provinsi kepulauan membutuhkan kemampuan mengelola sumber daya secara efektif sekaligus memastikan pemerataan pelayanan publik.
Salah satu aspek yang dapat menjadi perhatian dalam menilai kepemimpinan Sherly adalah peluangnya membangun citra sebagai pemimpin yang mendorong pemerataan, pembangunan inklusif, dan keterwakilan perempuan dalam pemerintahan.
Akan tetapi, untuk memasuki kontestasi pemilihan presiden, ia perlu memperluas pengenalan publik di tingkat nasional, membangun jaringan politik, serta menunjukkan bahwa program-program pemerintahannya menghasilkan dampak yang terukur. Penerimaan publik di Maluku Utara belum dengan sendirinya mencerminkan tingkat dukungan yang sama di seluruh Indonesia.
Perbandingan ketiganya juga menarik apabila dilihat dari survei Muda Bicara ID periode 1–30 Maret 2026. Dalam survei terhadap 800 responden berusia 17–40 tahun, Sherly menempati posisi pertama dalam penilaian gubernur berkinerja terbaik menurut responden muda dengan angka 18,5 persen, disusul Pramono dengan 17,3 persen dan Dedi Mulyadi dengan 17,1 persen. Margin of error survei tersebut sekitar 5 persen.
Sementara itu, berdasarkan hasil survei Muda Bicara ID periode 15 September–10 Oktober 2026 yang disebutkan sebelumnya, Pramono memperoleh nilai 62,5 persen, Sherly 60 persen, dan KDM 58,2 persen.
Perbedaan angka antara kedua periode tersebut perlu dibaca dengan memperhatikan indikator yang digunakan, metode pengumpulan data, karakteristik responden, serta cara pertanyaan disusun. Angka dari dua periode survei tidak dapat dibandingkan secara langsung apabila indikator dan metodologinya berbeda.
Temuan tersebut menegaskan pentingnya membedakan popularitas, kepuasan terhadap kinerja, dan elektabilitas. Popularitas mengukur seberapa dikenal seorang tokoh. Kepuasan menggambarkan penilaian masyarakat terhadap kinerja atau aspek tertentu dari kepemimpinannya. Sementara itu, elektabilitas mengukur kecenderungan memilih seorang tokoh dalam simulasi pemilihan.
Tingkat kepercayaan masyarakat juga perlu diukur secara tersendiri melalui pertanyaan survei yang memang dirancang untuk mengukur kepercayaan. Karena itu, tingkat kepercayaan tidak dapat langsung disimpulkan hanya berdasarkan kepuasan terhadap kinerja atau jumlah pengikut di media sosial.
Lalu, bagaimana gambaran elektabilitas ketiganya dalam menghadapi Pilpres 2029?
Berdasarkan data survei nasional yang disebutkan dalam tulisan ini, survei SMRC dengan pengumpulan data pada 1–10 Oktober 2026 mencatat elektabilitas Dedi Mulyadi sebesar 35,5 persen, Sherly Tjoanda sebesar 1,8 persen, dan Pramono Anung sebesar 1,0 persen.
Dalam simulasi yang sama, Presiden Prabowo Subianto memperoleh 9,8 persen. Survei tersebut menggunakan kombinasi wawancara melalui telepon dan tatap muka, dengan total 1.213 responden, terdiri atas 1.013 responden pengguna ponsel dan 200 responden tanpa ponsel. Margin of error dilaporkan sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sementara itu, survei nasional Parameter Politik Indonesia yang dilaksanakan pada 26 September–6 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden memberikan hasil berbeda.
Dalam simulasi terbuka dengan 20 nama, Dedi Mulyadi memperoleh 11,4 persen, Sherly Tjoanda 1,1 persen, dan Pramono Anung 0,6 persen, sedangkan Presiden Prabowo Subianto memperoleh angka tertinggi, yakni 31,6 persen.
Dalam simulasi 17 kandidat, Pramono memperoleh 1,6 persen, sedangkan Sherly tidak tercantum dalam daftar hasil yang dipublikasikan. Adapun dalam simulasi lima kandidat, Pramono memperoleh 3,9 persen, tetapi Sherly dan Dedi tidak termasuk dalam lima nama yang diuji. Dalam simulasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto kembali memperoleh angka tertinggi, yakni 40,5 persen.
Perbedaan hasil SMRC dan Parameter Politik Indonesia memperlihatkan bahwa angka elektabilitas tidak dapat dibaca secara terpisah dari konteks penelitian. Pemilihan daftar kandidat, cara pertanyaan diajukan, metode pengumpulan data, dan situasi politik ketika survei dilakukan dapat memengaruhi hasil.
Oleh karena itu, angka 35,5 persen untuk Dedi dalam survei SMRC tidak dapat langsung dibandingkan dengan angka 11,4 persen dalam survei Parameter Politik Indonesia seolah-olah kedua survei tersebut mengukur kondisi yang sepenuhnya sama.
Berdasarkan data yang disebutkan, Dedi Mulyadi memiliki angka elektabilitas nasional yang menonjol dalam salah satu survei tersebut. Sherly memiliki modal penerimaan publik yang baik di Maluku Utara dan memperoleh perhatian dalam survei mengenai penilaian terhadap kinerja gubernur di kalangan muda.
Sementara itu, Pramono memiliki pengalaman pemerintahan yang luas, tetapi angka elektabilitas nasionalnya dalam simulasi terbuka SMRC yang disebutkan masih relatif rendah.
Meski demikian, belum tersedia dalam uraian ini satu survei nasional yang seragam dan mengukur popularitas, kesukaan, tingkat kepercayaan, kepuasan terhadap kinerja, serta elektabilitas ketiganya secara bersamaan dengan pertanyaan dan metode yang sama.
Oleh sebab itu, tidak tepat menyimpulkan secara mutlak bahwa salah satu dari mereka paling dipercaya atau paling disukai masyarakat Indonesia hanya berdasarkan satu indikator atau satu lembaga survei.
Peluang ketiganya untuk masuk dalam kontestasi Pilpres 2029 juga akan ditentukan oleh kemampuan membangun dukungan politik. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.
Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 pada 2 Januari 2025, yang menyatakan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang ambang batas pencalonan presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, turut membuka peluang yang lebih luas bagi ketiga gubernur tersebut untuk diusulkan sebagai calon presiden atau wakil presiden pada Pilpres 2029.
Dengan demikian, Dedi Mulyadi perlu menunjukkan bahwa penerimaan publik yang tinggi di Jawa Barat dapat diikuti oleh dukungan dari masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Pramono Anung perlu memperkuat capaian konkret di Jakarta sekaligus menunjukkan bahwa pengalaman birokrasi dan politiknya mampu menjawab persoalan masyarakat secara efektif.
Adapun Sherly Tjoanda perlu memperluas jangkauan politik nasional sambil membuktikan bahwa pembangunan di Maluku Utara memberikan hasil yang terukur dan dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain.
Merujuk pada uraian di atas, saya berpendapat bahwa Pilpres 2029 bukan semata-mata perlombaan mengenai siapa yang paling sering tampil di media sosial, paling banyak mendapat pujian dari pendukungnya, atau memiliki angka elektabilitas tertinggi dalam satu periode survei.
Masyarakat membutuhkan pemimpin yang mampu menjaga stabilitas nasional, mengelola anggaran secara bertanggung jawab, meningkatkan kesejahteraan, memperkuat penegakan hukum, dan memastikan pembangunan dirasakan secara adil.
Ketiganya memiliki latar belakang, modal politik, dan tantangan masing-masing. Dedi Mulyadi memiliki pengalaman memimpin daerah dan komunikasi publik yang menonjol. Pramono Anung membawa pengalaman panjang dalam pemerintahan serta politik nasional. Sementara itu, Sherly Tjoanda memiliki pengalaman memimpin provinsi kepulauan dan membawa perspektif kepemimpinan perempuan dari Indonesia Timur.
Apakah mereka akan benar-benar masuk dalam kontestasi Pilpres 2029 baik sebagai capres atau cawapres? Jawabannya masih terbuka. Penentunya bukan hanya angka survei hari ini, melainkan konsistensi kinerja hingga akhir masa jabatan, integritas, kemampuan menyelesaikan persoalan masyarakat, dukungan politik, serta kepercayaan publik yang terus diuji oleh waktu.
*Pemerhati sosial dan politik
