Produksi gas bumi. (Foto: Kementerian ESDM)
Cara pemerintah Indonesia mengomunikasikan keputusan pengurangan ekspor gas ke Singapura dinilai terlalu agresif dan dikhawatirkan berdampak pada iklim investasi serta hubungan ekonomi kedua negara.
Ekonom Dipo Satria Ramli menilai, polemik pasokan gas seharusnya tidak berkembang menjadi ketegangan politik yang berpotensi memperumit hubungan ekonomi Indonesia dan Singapura.
“Yang sangat disayangkan adalah komunikasi yang sangat agresif dari pemerintah. Saya rasa ini juga karena mungkin timing-nya sangat tercampur antara isu pasokan gas, lalu isu karhutla dan isu MSCI,” kata Dipo, Selasa, 27 Oktober 2026.
Ia menyoroti pernyataan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang menyebut Indonesia tidak akan bekerja sama dengan negara yang tidak kreatif dan tidak menghargai Indonesia.
Dipo menilai pernyataan tersebut berpotensi ditafsirkan secara beragam karena tidak menjelaskan secara spesifik bentuk tindakan yang dianggap tidak menghargai Indonesia.
“Ini sangat multitafsir. Tidak menghargai Indonesia ini apa konteksnya, bagian mana yang tidak dihargai?” ujarnya.
Di sisi lain, Dipo juga menilai pernyataan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap kontrak komersial turut memperlihatkan mengerasnya komunikasi antara kedua negara.
Menurutnya, persoalan ekonomi yang semestinya dibahas melalui mekanisme bisnis dan kerja sama bilateral justru berisiko melebar menjadi polemik politik.
“Ini sudah jadi luas menjadi political circus, jadi sudah outside ekonomi sedikit,” kata Dipo.
Ia mengingatkan, Singapura merupakan mitra ekonomi penting bagi Indonesia. Hubungan kedua negara tidak hanya mencakup perdagangan energi, tetapi juga investasi dan pembiayaan.
Dipo mencontohkan penerbitan obligasi senilai 1,5 miliar yang berkaitan dengan Singapura sebagai salah satu gambaran eratnya hubungan ekonomi kedua negara.
Karena itu, ia menilai pemerintah perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari komunikasi yang tidak terukur. Jika gaya komunikasi yang keras terus berlanjut dari kedua pihak, kepercayaan investor terhadap iklim usaha Indonesia berpotensi ikut terdampak.
“Kita juga harus ingat Indonesia ini tidak punya refinery untuk minyak. Kita impor dari Singapura. Kita ekspor gas itu kecil ke Singapura, cuma kita impor dari Singapura itu besar juga. Jadi menurut saya banyak risiko juga,” pungkasnya.
