Berita

Kebersamaan Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka. (Foto: istimewa)

Politik

Polemik Ijazah Gibran Jadi Arena Perang Terbuka PDIP dan Jokowi

SELASA, 27 OKTOBER 2026 | 14:25 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Perang terbuka antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan kubu Joko Widodo dinilai mulai memasuki babak baru setelah PDIP merespons langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang ingin mengajak fraksi-fraksi lain di DPR RI menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pengamat politik Adi Prayitno menilai, isu ijazah Gibran kembali membuka ruang manuver politik di tengah hubungan PDIP dengan keluarga Jokowi yang telah memburuk.

“Ini tentu menjadi sesuatu yang menarik untuk diperbincangkan secara politik karena ini semacam perang terbuka dalam tanda kutip antara PDIP dengan pihak Jokowi,” kata Adi, Selasa, 27 Oktober 2026.


Menurutnya, setiap pembahasan mengenai Gibran sulit dilepaskan dari dinamika hubungan politik PDIP dengan keluarga Jokowi. Terlebih, setelah putusan MK menyatakan tidak terdapat bukti yang cukup meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah yang setara dengan SMA.

Adi menilai, sebagai partai dengan perolehan kursi terbesar di DPR, PDIP menjadi salah satu pihak yang paling dinantikan langkah politiknya dalam menindaklanjuti persoalan tersebut.

Pertanyaan berikutnya, kata dia, apakah respons PDIP hanya sebatas membuka ruang dialog atau akan berlanjut menjadi langkah konkret melalui mekanisme parlemen.

“Apakah akan ada langkah konkretnya? Misalnya usulan hak angket, pansus atau hak untuk menyampaikan pendapat,” ujarnya.

Adi menambahkan, jika PKS dan PDIP bergerak bersama, gabungan kedua partai tersebut dinilai telah memenuhi syarat untuk mengajukan hak angket, membentuk panitia khusus (pansus), maupun menggunakan hak menyatakan pendapat.

“Dua partai ini PKS dan PDIP jika digabungkan sudah cukup syarat untuk mengajukan hak angket, menggulirkan pansus atau hak menyatakan pendapat dan lain-lain,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partainya merespons rencana PKS mengajak fraksi-fraksi lain di DPR untuk menindaklanjuti putusan MK terkait Gibran. Hasto menyebut PDIP siap membuka ruang dialog.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya