Ekonom Dipo Satria Ramli. (Foto: tangkapan layar)
Kebijakan pemerintah mengurangi ekspor gas ke Singapura dinilai tepat untuk memprioritaskan kebutuhan energi dalam negeri, terutama mengatasi persoalan pemadaman listrik di Batam dan sejumlah wilayah Kepulauan Riau (Kepri).
Ekonom Dipo Satria Ramli mengatakan, pengurangan ekspor gas tersebut perlu dilihat dari urgensi kebutuhan domestik. Terlebih, pemadaman listrik di Batam dan Kepri dalam beberapa bulan terakhir dilaporkan berlangsung hingga lebih dari satu hari dan mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
“Secara kebijakan, langkah pemerintah untuk mengurangi ekspor gas ke Singapura ini menurut saya adalah langkah yang tepat,” kata Dipo, Selasa, 27 Oktober 2026.
Ia menjelaskan, volume gas yang dikurangi relatif kecil sehingga kebijakan tersebut dinilai tidak akan mengganggu pasokan energi Singapura secara signifikan.
Menurut Dipo, aturan perundang-undangan di sektor minyak dan gas bumi (migas) juga memungkinkan gas diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri ketika terdapat persoalan domestik yang mendesak.
Dipo mengakui, pengurangan ekspor berpotensi menghilangkan sebagian penerimaan devisa. Namun, potensi kehilangan tersebut perlu dibandingkan dengan kerugian masyarakat akibat pemadaman listrik berkepanjangan.
“Ada potensi devisa yang hilang, tapi pemadaman listrik di Batam dan Kepulauan Riau ini sudah sangat urgent. Banyak masyarakat dirugikan dan ini langkah yang tepat,” tegasnya.
Meski mendukung kebijakan tersebut, Dipo menyayangkan cara pemerintah mengomunikasikan keputusan pengurangan ekspor gas. Menurutnya, penyampaian yang terlalu agresif berisiko menimbulkan persepsi negatif di kalangan investor.
Ia menilai, isu pengurangan pasokan gas ke Singapura berpotensi tercampur dengan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dinamika pasar modal terkait Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Ketiga isu tersebut, kata Dipo, dapat memunculkan persepsi yang saling berkaitan, terutama karena terdapat perusahaan yang berbasis di Singapura tetapi beroperasi di Indonesia.
“Saya rasa ini juga karena mungkin timing-nya sangat tercampur antara isu pasokan gas, lalu isu karhutla dan isu MSCI,” ujarnya.
Karena itu, Dipo mengingatkan pemerintah agar lebih cermat dalam menyampaikan kebijakan strategis. Menurutnya, keputusan yang bertujuan melindungi kepentingan domestik tetap perlu disertai komunikasi yang terukur agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan pelaku usaha dan investor.
