Berita

Ilustrasi LHKPN (Antara)

Hukum

KAMAKSI:

Aset Pejabat Tak Masuk LHKPN Layak Dirampas

SELASA, 27 OKTOBER 2026 | 12:47 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Dewan Pimpinan Pusat Kaukus Muda Anti Korupsi (DPP KAMAKSI) mendukung usulan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, agar aset milik pejabat negara yang tidak dicantumkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dapat dirampas oleh negara melalui mekanisme hukum yang sah.

Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menilai usulan tersebut merupakan langkah progresif dalam memperkuat pemberantasan korupsi, meningkatkan transparansi kekayaan pejabat, sekaligus menutup celah penyembunyian aset yang berpotensi berasal dari praktik korupsi.

“Pejabat publik wajib jujur dan transparan mengenai kekayaannya. Jika terbukti sengaja menyembunyikan aset dan melanggar hukum, harus ditindak tegas. Pejabat yang tidak berintegritas, copot saja!” kata Joko melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa 27 Oktober 2026.


Menurutnya, LHKPN tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif atau formalitas tahunan, melainkan harus menjadi instrumen efektif untuk mendeteksi kekayaan tidak wajar, mencegah konflik kepentingan, serta mempersempit ruang gerak praktik korupsi.

Joko juga mendorong DPR dan pemerintah untuk memberikan perhatian serius terhadap usulan tersebut dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, kepastian hukum, dan mekanisme pembuktian yang adil.

“Negara tidak boleh kalah menghadapi praktik penyembunyian kekayaan hasil korupsi. Jangan ada ruang perlindungan bagi pejabat yang terbukti memperkaya diri secara melawan hukum,” kata Joko.

Lebih lanjut, KAMAKSI meminta KPK memperkuat verifikasi dan pemeriksaan LHKPN secara menyeluruh, terutama terhadap pejabat yang memiliki pertambahan kekayaan tidak wajar atau ditemukan ketidaksesuaian antara laporan dengan kepemilikan aset sebenarnya.

“Siapa pun pejabat yang terbukti tidak jujur dan menyalahgunakan kewenangannya harus diproses tanpa pandang bulu. Indonesia membutuhkan pejabat berintegritas, bukan pejabat yang pandai menyembunyikan harta,” pungkas Joko.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya