Berita

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono (Foto: RMOL Faisal Aristama)

Parlemen

Soal Komdigi Takedown Konten, Komisi I DPR: Untuk Jaga Keseimbangan

SELASA, 27 OKTOBER 2026 | 10:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi I DPR RI menegaskan kebijakan penurunan konten digital oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) harus menjaga keseimbangan antara keamanan ruang digital dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono berpandangan bahwa, kebijakan takedown konten tidak boleh mengabaikan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945.

“Konstitusi juga mengatur pembatasan hak melalui Pasal 28J ayat (2), sepanjang didasarkan pada undang-undang dan diterapkan secara proporsional untuk tujuan yang sah,” kata Dave kepada wartawan, Selasa, 27 Oktober 2026.


Legislator Golkar ini menegaskan, penanganan konten digital harus memiliki landasan hukum yang jelas, mekanisme akuntabel, serta penerapan yang cermat agar perlindungan masyarakat tetap sejalan dengan penghormatan terhadap hak warga negara.

Terkait penurunan 486 konten pada 27 Agustus 2026, Dave menyebut Komdigi telah menjelaskan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bahwa langkah tersebut merupakan tindak lanjut patroli siber terhadap konten yang diduga melanggar ketentuan.

Dave menghormati proses yang berlangsung di Komnas HAM sebagai bagian dari mekanisme checks and balances dalam negara hukum. Menurutnya, transparansi dan komunikasi yang baik diperlukan agar masyarakat memperoleh pemahaman utuh sekaligus menjaga kepercayaan terhadap pengelolaan ruang digital.

“Transparansi dan komunikasi yang baik diperlukan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh dan kepercayaan terhadap pengelolaan ruang digital tetap terjaga,” ujarnya.

Dave juga menyoroti persoalan konten mengenai orangutan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 

Ia menyebut bahwa Menteri Komdigi Meutya Hafid telah menegaskan pemerintah tidak pernah meminta platform digital menurunkan atau membatasi informasi mengenai karhutla. Di sisi lain, Komdigi telah meminta klarifikasi kepada Meta terkait persoalan tersebut.

Dave menilai koordinasi terbuka diperlukan untuk mencegah kesalahpahaman sekaligus memastikan informasi lingkungan tetap dapat diakses masyarakat untuk kepentingan edukasi publik.

Lebih jauh, Dave mendorong penguatan tata kelola ruang digital melalui transparansi penanganan konten, kejelasan alasan penurunan, serta mekanisme keberatan yang mudah diakses.

Komisi I DPR RI, kata dia, mendukung upaya Komdigi mendorong akuntabilitas platform digital. Namun, keamanan dan ketertiban ruang digital harus berjalan beriringan dengan perlindungan kebebasan berekspresi.

“Sementara konten yang melanggar hukum ditangani sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bursa Asia Merah, Kospi Anjlok 1,57 Persen

Selasa, 17 November 2026 | 08:30

Robert Pattinson Resmi Jadi James Bond Baru, Buka Babak Anyar Agen 007

Selasa, 17 November 2026 | 08:24

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi, Pasar Antisipasi Kenaikan Suku Bunga The Fed

Selasa, 17 November 2026 | 08:15

Wall Street Anjlok Jelang Laporan Keuangan Nvidia

Selasa, 17 November 2026 | 07:56

STOXX 600 dan DAX Terkoreksi, Investor Waspadai Prospek AI

Selasa, 17 November 2026 | 07:45

Nasaruddin Umar: Santriwati Harus Berani Bercita-cita Tinggi

Selasa, 17 November 2026 | 07:14

Xi Jinping, Trump, dan Putin akan Bertemu di China, Ini Isu yang Dibahas

Selasa, 17 November 2026 | 07:03

Sejak "Dilecehkan" Nusron, KPK Semakin Melempem

Selasa, 17 November 2026 | 06:42

Dinasti Politik Jokowi Rapuh

Selasa, 17 November 2026 | 06:21

Pigura Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 06:09

Selengkapnya