Berita

Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)

Hukum

Kinerja Sektor Hukum Era Prabowo-Gibran Makin Bertaring

SENIN, 26 OKTOBER 2026 | 23:24 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Perkumpulan Studi Hukum Pemerintahan dan Antikorupsi (PUSHAN) menilai kinerja sektor hukum selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan perkembangan positif.

Direktur Eksekutif Pushan Oce Madril mengatakan perkembangan positif tersebut utamanya ditopang oleh dukungan politik terhadap penegakan hukum dan pemberantasan rasuah.

"Kalau sektor hukum, bolehlah kita kasih skor delapan. Kalau kita berbicara penegakan hukum, yang penting itu dukungan politik, apalagi di negara demokrasi yang mungkin belum terlalu dewasa," ujar Oce Madril dalam dalam sebuah diskusi bertajuk 'Menakar Kinerja Sektor Hukum Pasca 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran' di Kedai Tjikini, Jakarta Pusat, Senin, 26 Oktober 2026.


Dia menjelaskan dukungan politik dari pimpinan tertinggi negara menjadi faktor penting dalam pemberantasan korupsi, terlebih mengingat penanganan perkara dapat bersinggungan dengan kepentingan politik, bisnis, dan kekuasaan.

Dukungan politik yang tegas dari presiden dapat memberikan pesan kepada aparat penegak hukum bahwa pemerintah tidak akan melindungi pihak-pihak yang terlibat korupsi.

Menurutnya, selama dua tahun terakhir, Prabowo menunjukkan dukungan politik terhadap penegakan hukum melalui berbagai pernyataan yang menegaskan penolakan terhadap korupsi. Selain itu, dia melihat relatif tidak ada intervensi terhadap penegakan hukum.

Dukungan politik demikian diharapkan terus dipertahankan dalam tiga tahun mendatang. Konsistensi dukungan diperlukan agar aparat penegak hukum tetap leluasa menangani perkara, termasuk yang melibatkan aktor politik dan bisnis.

"Kalau tidak diberikan pesan tegas itu memang dianggap nanti pemerintahannya lembek. Berikutnya, tentu harus bertransformasi menjadi gerakan," kata akademisi hukum Universitas Gadjah Mada itu.

Kendati demikian, Pushan mencatat setidaknya ada lima tantangan agenda sektor hukum ke depan.

Pertama, penindakan korupsi sektor strategis, seperti pertambangan, sektor keuangan, dan mafia hukum. Dalam konteks ini, Oce menegaskan pentingnya menjaga konsistensi dukungan politik terhadap pemberantasan korupsi.

Kedua, reformasi kelembagaan. Menurut Pushan, pemerintah perlu menyusun paket kebijakan reformasi kelembagaan, terutama di kejaksaan, kepolisian, dan lembaga pemasyarakatan, untuk mencegah terulangnya berbagai persoalan penegak hukum.

Ketiga, pembenahan tata kelola program strategis dan pemerintahan daerah melalui transparansi anggaran dan pengadaan, pengawasan, serta meritokrasi jabatan.

Lalu, pembenahan tata kelola pemerintahan daerah melalui transparansi anggaran dan penerapan sistem merit dalam pengisian jabatan. Perbaikan sistem diperlukan untuk mencegah praktik penyimpangan terus berulang.

"Misalnya, ini banyak kepala daerah ditangkap, tapi apa kita mau menangkap semua kepala daerah? Kan kita ingin juga ada pembenahan," tutur Oce.

Keempat, penguatan kebijakan hukum, di antaranya dengan pengesahan undang-undang perampasan aset dan undang-undang jabatan hakim, redefinisi kerugian negara, serta menindaklanjuti seluruh putusan Mahkamah Konstitusi.

Kelima, Pushan mengingatkan pemerintah untuk melakukan evaluasi kinerja pejabat publik.

"Saya yakin ini mungkin sudah dikerjakan oleh pemerintah, tetapi kita ingin ini menjadi alat evaluasi karena sepertinya potensi korupsi atau penyalahgunaan di sektor publik itu masih tinggi," pungkas Oce.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya