Mendikdasmen Prof. Dr Abdul Mu’ti dan Anggota DPR RI Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)
Seiring maraknya kasus perundungan (bullying) dan kekerasan terhadap anak belakangan ini, memicu perhatian serius berbagai pihak.
Mengantisipasi dampak buruk tersebut, Anggota DPR RI Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia melakukan pertemuan dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam melindungi anak Indonesia.
Politikus Golkar itu mengaku turut memperkenalkan gerakan inisiasinya bernama ADK Movement. Gerakan ini dibentuk sebagai respons atas meningkatnya laporan kekerasan terhadap anak yang ia temui saat berkeliling ke berbagai pelosok Indonesia dalam setahun terakhir.
"Saya ini bersama dengan teman-teman ini, diterima oleh pak Menteri Pendidikan Dasar Menengah dalam konteks membicarakan tentang kekerasan yang terjadi beberapa waktu belakangan ini terhadap anak, bullying dan kekerasan," kata Doli usai bertemu Mendikdasmen Prof Dr Abdul Muti di kantornya, Senin, 26 Oktober 2026.
Legislator Fraksi Golkar ini mengingatkan, ancaman kekerasan fisik maupun psikis pada usia sekolah dapat merusak masa depan bangsa jika mental generasi muda terganggu oleh trauma berkepanjangan.
"Wajah masa depan Indonesia itu ada di anak-anak kita itu. Jadi, kalau anak-anak kita ini sekarang nanti menjadi trauma atau kemudian pemurung, mentalnya rusak, itu akan mempengaruhi masa depan Indonesia," tegasnya.
Doli menekankan, penanganan kekerasan anak tidak bisa hanya dibebankan kepada salah satu Kementerian semata, melainkan menuntut koordinasi lintas sektoral.
Doli bersama ADK Movement berencana melanjutkan rangkaian komunikasi ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).
Menanggapi inisiatif itu, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyampaikan apresiasi tingginya terhadap pembentukan ADK Movement. Menurutnya, persoalan kekerasan anak harus diselesaikan secara humanis, edukatif, dan komprehensif oleh seluruh elemen bangsa.
Kemendikdasmen sendiri, kata Mu’ti, telah merancang kebijakan bertajuk "Budaya Sekolah yang Aman dan Nyaman" untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang protektif.
"Kami ingin agar sekolah dapat menjadi rumah kedua bagi anak-anak. Menjadi tempat belajar tidak hanya ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga nilai-nilai kebaikan di mana mereka merasa terlindungi oleh para guru dan aman bersama teman sebayanya," ungkapnya.
Mu'ti menambahkan, keberhasilan program ini akan didukung oleh pembentukan kelompok kerja (Pokja) secara struktural yang melibatkan pemerintah daerah. Ia juga menegaskan bahwa kekerasan yang terjadi di luar lingkungan sekolah tetap harus ditangani bersama karena dampaknya akan terbawa ke ruang-ruang kelas.
Doli kembali menegaskan bahwa tanggung jawab menghentikan rantai kekerasan ini tidak bisa dibebankan kepada pihak sekolah semata, melainkan bermula dari unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga.
"Ini bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi tanggung jawab kita semua, termasuk keluarga. Saya mengimbau seluruh orang tua di Indonesia untuk bersama-sama menjaga anak-anak kita. Jangan sampai mereka menjadi korban, dan jangan sampai mereka menjadi pelaku kekerasan," tandas Doli.
