DPR Minta Pemerintah Perkuat Insfrastruktur Kesehatan

Melonjaknya jumlah pasien rumah sakit (RS) di Kalimantan Tengah (Kalteng) buntut kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) direspons serius Ketua DPR Puan Maharani.

“Infrastrukur kesehatan di wilayah ini harus semakin diperkuat,” kata Puan, kepada wartawan, Senin, 26 Oktober 2026.

Sekadar informasi, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, jumlah pasien yang masuk rumah sakit di Kalteng meningkat hingga tiga kali lipat di tengah memburuknya kualitas udara akibat asap Karhutla. 

Penyebab utama lonjakan pasien disinyalir karena kualitas udara memburuk dan polusi meningkat drastis akibat Karhutla, dengan kasus ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) mencapai lebih dari 72.431 kasus (tertinggi di Kota Palangka Raya).

Salah satu rumah sakit utama yang terdampak adalah RSUD dr. Doris Sylvanus di Palangka Raya, di mana kapasitas mulai padat meski masih tertangani. 

Kemenkes disebut telah menyiapkan percepatan distribusi bantuan peralatan medis, termasuk ventilator, ke rumah sakit di kabupaten dan kota di Kalteng.

Menanggapi hal itu, Puan menyambut langkah Pemerintah menambah dukungan pelayanan kesehatan. 

“Penguatan tersebut juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan setiap rumah sakit agar bantuan segera dapat digunakan untuk pelayanan,” kata Puan.

Puan pun mendorong Kemenkes bersama Dinas Kesehatan memperbarui informasi mengenai jumlah pasien, tingkat kebutuhan perawatan, keterisian tempat tidur, serta kemampuan fasilitas menerima rujukan. 

“Informasi tersebut diperlukan untuk menentukan rumah sakit yang membutuhkan tambahan dukungan paling mendesak. Keputusan bantuan perlu mengikuti kebutuhan pelayanan saat ini,” kata Legislator PDIP ini.

“Rumah sakit yang menerima pasien lebih banyak harus segera memperoleh dukungan yang sesuai dengan kekurangan tenaga, sarana, dan kapasitas perawatannya,” imbuhnya.

Puan juga meminta pelayanan di Puskesmas diperkuat sehingga warga dapat diperiksa lebih awal dan diarahkan sesuai kondisi klinisnya.

“Pada saat yang sama, penguatan penanganan dampak asap Karhutla perlu pula menjaga keberlangsungan pelayanan lain, termasuk persalinan, tindakan gawat darurat, dan pengobatan rutin,” tegas Puan.

Lebih lanjut, Puan mengingatkan agar langkah Pemerintah diikuti dengan perhatian terhadap keluarga yang menghadapi beberapa kesulitan sekaligus. Terutama ketika kebutuhan perawatan meningkat sementara penghasilan berkurang akibat terbatasnya aktivitas.

Menurut Puan, Pemerintah pusat dan daerah perlu menyepakati dukungan yang dapat terus diandalkan selama keadaan tersebut berlangsung. 

Sebab keluarga terdampak Karhutla membutuhkan kepastian mengenai tempat memperoleh bantuan dan kelanjutannya ketika perawatan masih dibutuhkan atau kegiatan mencari nafkah belum dapat berjalan seperti biasa.

"Dukungan negara perlu memberi mereka kepastian selama melewati masa sulit ini,” kata Puan.

Melalui komisi terkait, DPR akan mengawal tindak lanjut penanganan Karhutla termasuk dari sisi krisis kesehatan yang dialami masyarakat.

"Kita ingin warga dapat memusatkan perhatian pada pemulihan dengan keyakinan bahwa bantuan dapat diandalkan,” ungkap Puan.

Puan juga mengapresiasi seluruh pihak yang terus berupaya membantu penanganan Karhutla, termasuk bantuan kesehatan untuk masyarakat terdampak.

“Peningkatan kebutuhan perawatan dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan keluarga yang mengalami krisis kesehatan akibat Karhutla,” pungkas Puan.