Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). (Foto: Istimewa)
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendorong pemerintah memperkuat posisi nelayan kecil dalam rantai usaha perikanan, mulai dari produksi, distribusi, hingga pemasaran hasil tangkapan. Langkah ini dinilai penting agar nilai tambah ekonomi sektor kelautan tidak hanya dinikmati pelaku usaha bermodal besar.
Ketua Umum KNTI Dani Setiawan menilai, sejumlah program pemerintah selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran berpotensi memperkuat perekonomian masyarakat pesisir. Namun, keberhasilannya tidak cukup diukur dari besarnya anggaran maupun pembangunan infrastruktur, melainkan dari dampak nyata terhadap kesejahteraan nelayan.
Menurutnya, program pemerintah harus didukung perencanaan matang, tata kelola transparan, pengawasan konsisten, serta keterlibatan aktif masyarakat pesisir. Dukungan pendanaan negara juga perlu diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi nelayan dan memastikan pengelolaan sumber daya laut berjalan berkelanjutan.
Sejumlah program yang menjadi perhatian KNTI di antaranya Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), pengembangan budi daya ikan tematik, swasembada garam, dan modernisasi kapal perikanan.
Dani menilai, KNMP berpotensi menjawab sebagian kebutuhan nelayan kecil. Meski demikian, pelaksanaannya tidak boleh berhenti pada pembangunan fasilitas fisik, tetapi harus disertai dukungan permodalan dan perlindungan ekosistem laut.
"Sudah saatnya pemerintah harus fokus pada nelayan dan potensi menggerakkan ekonomi pesisir dengan pembiayaan modal yang konsisten," kata Dani kepada wartawan, Senin, 26 Oktober 2026.
Ia menegaskan bahwa pentingnya perlindungan terhadap praktik penangkapan ikan berkelanjutan dan wilayah tangkap nelayan tradisional. Kebijakan pembangunan pesisir harus menjamin nelayan kecil tidak tersisih oleh kepentingan ekonomi maupun ekspansi korporasi yang memiliki sumber daya lebih besar.
Jika dijalankan secara tepat, kata Dani, KNMP dapat mendukung ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas dan pendapatan nelayan, serta membuka lapangan kerja baru di kawasan pesisir.
Lebih jauh, Dani menilai pembangunan kawasan pesisir harus menjadi bagian dari upaya negara memenuhi hak nelayan kecil atas pembangunan yang adil dan lingkungan yang sehat, termasuk menjamin akses masyarakat terhadap sumber daya laut.
"Kami melihat sebenarnya program pemerintah ada upaya nyata dalam melakukan
territorial reclamation atau pengambilan kembali ruang secara hukum demi membela hak nelayan kecil," kata Dani.
Menurut KNTI, pendekatan tersebut perlu diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan ruang lebih besar bagi nelayan tradisional dalam rantai usaha perikanan. Keterlibatan mereka harus diperkuat dari proses produksi hingga pemasaran agar keuntungan ekonomi tidak terkonsentrasi pada pelaku usaha bermodal besar.
Sementara itu, Peneliti Indomasive Institute Bagus Mangundiwiryo menambahkan, sejumlah langkah strategis pemerintah dalam dua tahun terakhir berpotensi membantu mengatasi kemiskinan struktural yang selama ini membayangi masyarakat pesisir.
Berdasarkan analisis data hilirisasi maritim yang dilakukan Indomasive, upaya memutus rantai kemiskinan dapat dipercepat apabila pemerintah menuntaskan pembangunan infrastruktur strategis yang menjawab persoalan mendasar operasional nelayan melalui program KNMP.
"Kuncinya ada pada kedaulatan pendingin (cold storage), perbaikan dermaga logistik, serta integrasi teknologi tepat guna. Infrastruktur pendingin tersebut secara efektif memotong jalur ketergantungan nelayan pada tengkulak yang kerap memainkan harga tangkapan secara sepihak," ujar Bagus.
Menurut Bagus, fasilitas penyimpanan berpendingin dapat membantu nelayan menjaga kualitas hasil tangkapan sekaligus menentukan waktu penjualan. Dukungan infrastruktur logistik juga berpotensi memperkuat posisi tawar nelayan agar tidak terus berada dalam tekanan untuk menjual hasil tangkapan dengan harga rendah.
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur dan penguatan regulasi menjadi langkah penting untuk mewujudkan kedaulatan maritim. Kebijakan yang memprioritaskan alokasi ruang bagi nelayan tradisional juga dinilai dapat memperkuat peran negara dalam melindungi masyarakat pesisir di tengah dominasi pemodal besar.
"Langkah berani ini dinilai memberikan cetak biru baru bagi masa depan maritim Indonesia. Dengan infrastruktur yang kuat dan jaminan hukum atas ruang hidup mereka, pemutusan mata rantai kemiskinan di pesisir kini bukan lagi angan-angan, melainkan peta jalan nyata yang sedang berjalan," kata Bagus.
