Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah. (Foto: RMOL)
Isu dugaan pertemuan sejumlah tokoh yang kritis terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan Duta Besar Singapura untuk Indonesia memunculkan perdebatan mengenai hubungan politik domestik, kepentingan ekonomi, dan dinamika geopolitik Asia Tenggara.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai, persoalan tersebut perlu dibaca secara lebih luas, terutama dengan memperhatikan kebijakan pemerintah Indonesia terhadap perusahaan besar, pengelolaan sumber daya alam, serta pergerakan kepemilikan saham perusahaan strategis.
Menurut Amir, persaingan kepentingan ekonomi antarnegara dapat menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam analisis intelijen.
Amir berpandangan, Prabowo sangat tegas terhadap perusahaan sawit milik pengusaha Singapura.
"Ketika bisnisnya terganggu, tidak menutup kemungkinan Singapura melakukan operasi intelijen untuk menggoyang Prabowo," kata Amir, dikutip Senin 26 Oktober 2026.
Amir melihat kebijakan ekonomi yang menyentuh kepentingan perusahaan besar dan jaringan perdagangan internasional berpotensi menimbulkan respons dari berbagai kelompok yang terdampak.
Dalam situasi seperti itu, menurut dia, pemerintah perlu mencermati kemungkinan adanya upaya memengaruhi opini publik, membangun jaringan, maupun memperkuat tekanan politik.
Sebelumnya, Partai Gerindra menyatakan sedang mendalami informasi mengenai dugaan pertemuan sejumlah tokoh yang disebut berseberangan dengan pemerintah dengan Duta Besar Singapura untuk Indonesia.
Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Bambang Haryadi mengatakan, partainya mencermati informasi yang beredar di media sosial. Gerindra melalui anggotanya yang bertugas di Komisi I DPR berupaya mendalami kebenaran kabar tersebut.
Bambang juga menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian yang sah dalam kehidupan demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar kritik tidak disertai kepentingan tersembunyi yang merugikan Indonesia.
Di sisi lain, mantan Wamenlu Dino Patti Djalal membantah kabar yang mengaitkan dirinya dengan pertemuan tersebut. Ia menyebut unggahan yang beredar sebagai informasi fiktif dan menyatakan dirinya berada di Perth, Australia, untuk menghadiri konferensi perubahan iklim pada waktu yang disebut dalam unggahan itu.
Karena itu, kebenaran isu tersebut tidak dapat diasumsikan hanya berdasarkan narasi media sosial
Amir menilai, analisis geopolitik tidak bisa dilepaskan dari kepentingan ekonomi. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara memiliki hubungan perdagangan, investasi, keuangan, dan rantai pasok yang saling terhubung. Perubahan kebijakan di satu negara dapat memengaruhi kepentingan pelaku usaha dari negara lain.
Singapura merupakan salah satu pusat perdagangan dan keuangan di Asia Tenggara. Sementara itu, Indonesia memiliki sumber daya alam dan pasar domestik yang besar, termasuk dalam industri perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit.
Menurut Amir, kondisi tersebut membuat kebijakan pemerintah Indonesia terhadap perusahaan besar layak diperhatikan dari perspektif ekonomi politik internasional.
“Kalau pemerintah mengambil kebijakan yang mengubah penguasaan sumber daya alam atau mengurangi keuntungan kelompok usaha tertentu, tentu akan ada pihak yang kepentingannya terdampak. Hal itu perlu dianalisis secara objektif untuk mengetahui siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, dan bagaimana respons mereka,” pungkas Amir.
