Berita

(Kanan) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)

Pemerintahan

Dasco Dorong Indonesia Tentukan Rating Bursa Sendiri, OJK Siap Koordinasi

SENIN, 26 OKTOBER 2026 | 10:57 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespon pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad soal Indonesia harus mampu menentukan penilaian dan rating terhadap pasar modalnya sendiri.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengaku belum mengetahui pernyataan tersebut. 

Namun, ia mengatakan pihaknya menyambut baik dukungan yang diberikan terhadap pasar modal Indonesia.


"Saya belum nyimak tuh, yang mana? Kami tentu selalu ya menyambut baik, dari koordinasi yang baik selama ini, hal-hal yang positif yang diberikan tentu akan menguatkan terus kondisi pasar modal kita," kata Hasan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta pada Senin, 26 Oktober 2026.

Hasan menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai pernyataan tersebut.

"Untuk hal yang spesifik seperti yang ditanyakan, nanti pada waktunya kami akan koordinasi lebih lanjut ya," tambahnya.

Sebelumnya, Dasco menyampaikan dorongan agar Indonesia mampu menentukan penilaian pasar modalnya sendiri di tengah polemik usulan Morgan Stanley Capital International (MSCI) untuk mengubah status pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.

"Di Bursa kita, bersama akan kita buat dan tentukan rating kita sendiri," tulis Dasco  melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @sufmi_dasco, pada Sabtu, 24 Oktober 2026.

Dalam unggahan yang sama, Dasco juga mengajak masyarakat untuk bersatu dan berjuang membawa Indonesia menjadi bangsa pemenang.

"Kita bersatu, bergerak dan berjuang. Menuju Bangsa Pemenang!" lanjutnya.

Namun, Dasco tidak menjelaskan lebih lanjut mekanisme maupun langkah yang akan ditempuh untuk menentukan penilaian pasar modal Indonesia secara mandiri.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Sopir BYD Penyebab Tabrakan Beruntun di Jaksel jadi Tersangka

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:52

Asuransi Tugu Pratama Indonesia Digugat Rp3,51 Miliar ke PN Jaksel

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:27

Sukseskan Kemandirian Pangan, Petani Adat Wanam Butuh Pendampingan

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:10

DPO Illegal Tapping Pertamina EP Jambi Sukses Diringkus Berkat Sinergitas

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:50

TNI Kirim 4,6 Ton Dry Ice ke Banjarmasin dan Palembang Sukseskan OMC Akhiri Karhutla

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:25

Refleksi Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:34

Walkot Bandung Kedepankan Koordinasi Sikapi Bentrokan Berdarah Pasar Caringin

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:14

Startup Binaan IPB Raih Potensi Kerja Sama Rp1 Miliar Tembus Pasar Oman

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:47

Dari Nasionalisme ke Tata Kelola dan Reformasi Pasar Modal Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:17

Boris Tampubolon Beri Tiga Alasan Pasal Kerugian Negara Harus Direvisi

Senin, 26 Oktober 2026 | 01:43

Selengkapnya