Marak Penipuan BSU Lewat WhatsApp dan DM, Ini Imbauan Kemnaker

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan masyarakat, khususnya kalangan pekerja, untuk mewaspadai penipuan berkedok Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang marak dilakukan melalui pesan berantai WhatsApp maupun pesan langsung (direct message/DM).

Modus penipuan tersebut umumnya memanfaatkan tautan palsu yang meminta korban mengisi data pribadi, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK), dengan iming-iming pencairan bantuan. 

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan pekerja tidak boleh mudah percaya terhadap informasi yang sumbernya tidak dapat dipastikan.

“Jangan mudah percaya pada informasi di luar kanal resmi Kemnaker dan jangan pernah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas,” ujar Indah, dikutip Senin, 26 Oktober 2026.

Dia juga mengingatkan bahwa penggunaan logo Kemnaker dalam pesan atau situs tertentu tidak serta-merta menjamin keaslian informasi. 

Untuk memperoleh informasi yang benar mengenai BSU, masyarakat diimbau mengakses kanal komunikasi resmi Kemnaker dan laman bsu.kemnaker.go.id. Apabila laman tersebut belum dapat diakses, pekerja diminta menunggu pengumuman resmi dan tidak menggunakan tautan alternatif yang belum terverifikasi.

Selain tidak sembarangan mengeklik tautan, masyarakat diminta menjaga kerahasiaan data pribadi dengan tidak memberikan kode one-time password (OTP), PIN, maupun kata sandi kepada pihak lain. 

Kemnaker juga menegaskan bahwa program BSU tidak dipungut biaya apa pun sehingga pekerja tidak perlu membayar pihak tertentu demi memperlancar proses pencairan bantuan.

Jika telanjur mengakses tautan mencurigakan, masyarakat diimbau segera menutup laman tersebut dan memeriksa kebenaran informasinya melalui kanal resmi Kemnaker.

Indah mengatakan kewaspadaan diperlukan untuk mencegah pekerja menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan BSU maupun Kemnaker.

“Bapak Menaker Prof. Yassierli selalu mengingatkan kami untuk mengantisipasi maraknya modus penipuan yang mengatasnamakan BSU dan Kementerian,” pungkas Indah.