Ilustrasi. (Foto: Chevron Indonesia)
INDONESIA menjadi bagian dari kekuatan besar dari ekosistem lalu lintas dunia di Selat Malaka, Pantai Barat Sumatera merupakan rantai pasok utama di Kawasan Sumatera dan menjadi pintu gerbang Indonesia menuju negara-negara di kawasan Asia Barat dan Asia Timur bahkan Eropa. Hal itu menjadi dialog bagi banyak pihak. Apabila melihat dari segi sejarah, Selat Malaka sudah menjadi kawasan yang berperan penting dalam pembangunan, politik, dan ekonomi.
Pelabuhan Dumai dikenal sebagai gerbang ekspor utama Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya, kondisi eksisting menjadi salah satu faktor utama menjadikan pelabuhan Dumai sebagai Transshipment Hub di wilayah barat Indonesia.
Pelabuhan Dumai merupakan pelabuhan strategis di wilayah Barat Indonesia. Pelabuhan Dumai sebagai generator permintaan logistik, karena konsentrasi kegiatan hilirisasi dan manufaktur berorientasi ekspor secara langsung melintas di perairan Pantai Barat Sumatera sehingga menciptakan kebutuhan penyimpanan, distribusi, penanganan kargo, dan layanan bernilai tambah.
Keterkaitan pelabuhan ini dengan konsep transshipment hub menjadikan variabel pelabuhan Dumai sebagai desain pelabuhan terbesar Indonesia di wilayah barat dan menjadi
gateway port utama Indonesia sangat memungkinkan.
Pelabuhan Dumai dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), BUMN yang profesional di bidang pengelolaan kepelabuhanan. Pelabuhan dumai secara multidimensi memerlukan perumusan kebijakan pelabuhan nasional untuk meningkatkan hirarki pelabuhan menjadi pelabuhan hub Indonesia.
Permasalahan saat ini, pemerintah pusat belum memiliki
goodwill untuk menjadikan Pelabuhan Dumai sebagai Transshipment Hub. Kita bisa lihat kegagalan pelabuhan Kuala Tanjung--tidak optimalnya pelabuhan Batu Ampar dan Pelabuhan Belawan serta tergerusnya pelabuhan Sabang yang menyebabkan Indonesia tidak memiliki pelabuhan kompetitif di Selat Malaka. Kompleksitas permasalahan ini lebih kepada political will lintas kementerian.
Ditinjau dari perbandingan kondisi eksisting Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai Pelabuhan Hub Internasional masih terkendala kapasitas throughput yang kecil karena adanya biaya logistik yang lebih tinggi yaitu konektivitas transportasi darat yaitu kereta api dan mobil tanki masih tergolong
high cost. Dan secara pelayaran, gelombang tinggi dan cuaca buruk kerap mengganggu pelayaran di musim tertentu, sementara Pelabuhan Belawan kapasitas Terminal Peti Kemas semakin terbatas dan jalur depo kontainer ke Pelabuhan sering mengalami kepadatan dan yang paling berat pelabuhan ini mengalami sedimentasi yang membatasi trafik bongkar muat barang, kasus yang sama juga terjadi di Pelabuhan Batu Ampar yang mengalami kendala keterbatasan ruang baik dari sisi darat dan laut yang menyebabkan belum optimalnya pelabuhan ini.
Berbeda dengan kondisi pelabuhan-pelabuhan tersebut, Pelabuhan Dumai dapat menjadi solusi sebagai Pelabuhan Transshipment Hub. Secara geografis Pelabuhan ini sangat strategis karena berada di Selat Malaka dengan perairan yang tenang--berada di dalam selat dan terlindung alami oleh Pulau Rupat serta topografi pantai yang landai. Kondisi ini juga didukung kedalaman perairan luar yang mencapai 20-22 meter dan kedalaman kolam berkisar 9 meter. Kolam pelabuhan Dumai harus di-dredging lagi atau dikembangkan ke perairan luar untuk menampung kapal-kapal Mother vessel.
Sebuah peta jalan baru melalui pembangunan Pelabuhan Dumai sebagai Transshipment Hub berarti menjadikan pelabuhan ini sebagai kompetitor baru di Selat malaka yang dapat bersaing dengan pelabuhan di Singapura, Malaysia dan Thailand. Perencanaan ini memerlukan kesepakatan nasional terkait aturan, pembiayaan proyek dan jejaring dengan industri pelayaran serta adaptasi teknologi kepelabuhanan. Tanpa adanya ukuran seperti ini, perencanaan Transshipment Hub ini kita tidak dapat menghasilkan pelabuhan kompetitif di Selat Malaka.
Benang Kusut Kepelabuhanan Indonesia di Selat Malaka
Masalah utama Pelabuhan Indonesia bukan hanya dokumen perencanaan tapi implementasi yang tidak sesuai rencana. Banyaknya pelabuhan di wilayah Barat Indonesia khusus Sumatera Sejak 20 tahun terakhir tidak bisa mengembangkan Kerja sama bisnis kepelabuhan baik secara Government-to-Government/G2G maupun Business-to-Business/B2B) terutama kerja sama dengan Industri Pelayaran Cina.
Masalahnya adalah lemahnya adaptasi regulasi baru dan teknologi yang mempengaruhi layanan pelabuhan sehingga di level implementasi produktivitas pelabuhan berjalan sangat lamban. Pelabuhan Dumai dapat menjadi proyek jangka panjang Indonesia untuk berkompetisi dengan pelabuhan Singapura khususnya.
Pengembangan Pelabuhan Dumai sebagai Transshipment Hub tidak dapat diserahkan hanya kepada Pelindo dan Kementerian Perhubungan tetapi juga diperlukan akses penataan tata ruang, fiskal, investasi, industri logistik dan kepentingan pemerintah Kota Dumai.
Pelabuhan Dumai secara operasional harus bisa mengintegrasikan Throughput peti kemas dan curah cair melalui sinkronisasi perencanaan transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara dengan menyusun kajian logistik. Salah satu keluarganya yaitu realisasi jalur kereta api yang terintegrasi dan terpusat di Kota Dumai dengan menjadikan Pelabuhan Dumai sebagai hub sentral jalur kereta api. Jalur ini harus bisa menghubungkan kawasan industri dan kota-kota besar di Sumatera.
Singapura sebagai kompetitor kita di Selat Malaka selalu menggunakan jasa kepelabuhanan yang cepat dan sarana prasarana yang berteknologi tinggi, Pelabuhan Dumai bisa mereplika daya saing ini melalui kerjasama dengan regulator, lintas BUMN, dan sektor bisnis terkoordinasi. yang didukung perusahaan pelayaran nasional dan internasional, perusahaan logistik, kawasan industri serta instrumen pembiayaan.
Pelabuhan Dumai Akselerasi Pembangunan Wilayah Barat Indonesia
Karena itu, Pemerintah Pusat perlu membangun Dumai sebagai Pelabuhan Transshipment Hub di koridor Barat Indonesia, dan memiliki mandat langsung sebagai pelabuhan kompetitor di Selat Malaka. Pelabuhan Dumai ini juga perlu menjadi hub utama ekspor ke kawasan Asia, dan Eropa.
Pelabuhan Dumai ditempatkan sebagai pelabuhan kontainer utama yang dapat menarik arus barang dari kawasan-kawasan industri dan kawasan perdagangan Indonesia melalui kontrak bisnis jangka panjang
Pemerintah Pusat perlu memperkenalkan Pelabuhan Dumai sebagai pelabuhan Transshipment Hub melalui berbagai indikator. Di antaranya adalah regulasi yang menempatkan sebagai pelabuhan transshipment hub, adanya kontrak bisnis dengan industri pelayaran dan logistik serta kawasan industri dan perdagangan, kelayakan investasi di pelabuhan Dumai, dan dana efisiensi operasional pelabuhan.
Ketika pelabuhan ini sudah memperoleh dukungan politik, maka mampu menjaga momentum politik secara konsisten. Dukungan politik ini diperlukan untuk menghadapi persaingan bisnis kepelabuhanan khususnya dengan Pelabuhan Singapura yang saat ini mendominasi transhipment ekspor barang Indonesia ke negara tujuan. Apabila pemerintah pusat konsisten maka arus barang Indonesia tidak melakukan transhipment ke Singapura melainkan ke Pelabuhan Dumai.
Keunggulan pelabuhan Dumai ketika mendapatkan dukungan politik sebagai Transshipment Hub ini dapat memecahkan permasalahan daya saing pelabuhan Indonesia di Selat Malaka. Tentu saja ini tergantung komitmen pemerintah dapat pelayanan implementasi ke depannya.
Dr. Ady Muzwardi Peneliti politik kepelabuhanan Universitas Maritim Raja Ali Haji
