Pembiayaan UMKM hingga KUR Bakal Dikonsolidasikan Lewat DNKK

Pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga sektor ultra mikro yang selama ini berjalan terpisah-pisah perlu dikonsolidasikan melalui Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK).

Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun, mengatakan pembentukan DNKK diharapkan mampu mengintegrasikan berbagai skema pembiayaan, mulai dari financial technology (fintech), peer-to-peer lending, hingga kredit usaha rakyat (KUR).

"Selama ini kan terpisah-pisah, sehingga dewan itu diharapkan mulai dari fintech, kemudian UMKM-nya, kemudian dari pembiayaan peer-to-peer lending-nya, kemudian ultra mikro, mikro, KUR, sampai yang pembiayaan yang independen, inisiatif masyarakat itu bisa dikonsolidasikan," kata Misbakhun di DPP Partai Golkar, Minggu, 25 Oktober 2026.

Menurutnya, pembentukan dewan tersebut membutuhkan arahan Presiden Prabowo Subianto agar koordinasi antarlembaga dan sektor pembiayaan dapat berjalan lebih kuat.

"Ini akan menjadi sebuah upaya untuk lebih menguatkan sinergi di antara para stakeholders," ujarnya.

Misbakhun menjelaskan, konsolidasi tersebut juga mencakup berbagai lembaga dan program pembiayaan, seperti BPR, PNM, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) di Kementerian Keuangan, Pegadaian, hingga perbankan penyalur KUR, termasuk BRI, bank-bank Himbara, dan BSI.

Komisi XI DPR, kata dia, akan turut memberikan perhatian terhadap integrasi pembiayaan tersebut karena UMKM merupakan salah satu sektor penting yang perlu diperkuat melalui akses pendanaan.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya resmi membentuk DNKK pada Kamis, 22 Oktober 2026, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Dewan tersebut dipimpin langsung oleh Presiden dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai ketua harian.