Kebersamaan Prabowo Subianto dan Joko Widodo. (Foto: Setwapres)
Presiden Prabowo Subianto dinilai belum mampu memutus sepenuhnya pengaruh Joko Widodo meski telah memasuki tahun kedua pemerintahannya.
Menurut Guru Besar Universitas Airlangga, Prof Henri Subiakto, Prabowo masih memberi ruang bagi kepentingan dan kesinambungan kebijakan orang-orang Jokowi. Kondisi itu membuat arah kepemimpinan Prabowo dinilai belum menunjukkan ketegasan dalam menghadapi warisan pemerintahan sebelumnya.
“Prabowo itu mix signal. Kesannya dia berkuasa, tapi tak mampu menghilangkan bayang bayang mantan bos yang dulu mengangkatnya jadi jenderal penuh dan jadi kepala negara," kata Henri lewat akun X miliknya, Minggu, 25 Oktober 2026.
Ia menilai gaya kepemimpinan dan komunikasi Prabowo memang berbeda dari Jokowi. Namun, keduanya dinilai masih menjaga hubungan karena memiliki kepentingan masing-masing.
“Walau sekarang sudah tidak seharmonis di awal-awal Pemerintahan, tapi Prabowo nampak tak berani putus total apalagi berhadap hadapan,” ujarnya.
Henri juga menyoroti sikap Prabowo terhadap polemik ijazah Jokowi dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurutnya melemahkan Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari sisi moral. Ia menilai Prabowo belum memberikan respons tegas terhadap persoalan tersebut.
“Isu ijazah dan putusan MK yg sangat melemahkan Jokowi Gibran dari sisi moral pun tidak direspon tegas oleh Prabowo. Seolah hanya jadi catatan dan simpanan peluru yang tidak harus terburu digunakan,” katanya.
Di sisi lain, Henri mengkritik cara sebagian masyarakat memandang kepemimpinan Jokowi. Ia mengakui pernah percaya pada penampilan dan pernyataan Jokowi, yang menurutnya mampu membangun citra sebagai sosok sederhana dan dekat dengan rakyat.
“Saya pernah percaya dan tertipu juga dengan ucapan dan penampilan yang penuh polesan Jokowi. Sekarangpun masih banyak yang buta terhadap sosok ini, hanya karena suka dengan hasil kerja pemerintahannya dulu yg terlihat sukses membangun infrastruktur,” tulisnya.
Henri menilai keberhasilan pembangunan infrastruktur yang terlihat secara fisik tidak cukup untuk menilai keseluruhan kinerja pemerintahan. Ia menyoroti konsekuensi utang pembangunan, kondisi politik, serta dampak terhadap etika dan tatanan demokrasi.
“Padahal pembangunan infrastruktur yang ‘nampak sukses’ itu aslinya membawa bom waktu, saat tagihan tagihan hutang harus dibayarkan. Stabilitas politik yg seolah tenang, sejatinya menyimpan jeratan jeratan politik penyanderaan pada hampir semua partai politik,” ungkapnya.
Ia juga memperingatkan dampak jangka panjang dari kerusakan tatanan demokrasi dan ketergantungan pada pihak asing. Menurut Henri, persoalan tersebut belum menjadi perhatian mendalam bagi sebagian besar masyarakat.
Henri menambahkan, harapan agar Prabowo memperbaiki berbagai persoalan warisan pemerintahan sebelumnya berpotensi berujung pada kekecewaan apabila tidak diikuti langkah tegas.
“Mudah mudahan rakyat melihat ini semua bisa bersabar dengan ketidakjelasan dan ketidaktegasan di tengah keadaan sosial ekonomi dan politik negara yang makin memburuk ini,” pungkasnya.
