Berita

Kolase Agus Harimurti Yudhoyono dan Bahlil Lahadalia. (Foto: RMOL)

Politik

Popularitas Bahlil Ungguli AHY Berkat Kebijakan Energi Pro-Rakyat

MINGGU, 25 OKTOBER 2026 | 10:37 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Popularitas Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia yang unggul dari Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, disebut karena kebijakan transisi energi.

Politikus muda Partai Golkar, Arief Rosyid mengatakan, posisi Bahlil yang melebihi AHY dan sejumlah menko lainnya dalam survei Indonesia Political Opinion (IPO), menunjukkan bahwa berbagai kebijakan Bahlil selama dua tahun ini mendapat perhatian masyarakat.

"Kebijakan yang memberikan ruang kepada rakyat kecil, mulai dari pengelolaan sumur minyak rakyat, pertambangan rakyat, hingga menjaga harga BBM bersubsidi agar tidak mengalami kenaikan, merupakan bagian dari upaya menerjemahkan arahan Presiden Prabowo Subianto agar kebijakan negara berpihak kepada rakyat," kata Arief dalam keterangannya, Minggu, 25 Oktober 2026.


Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), berdasarkan hasil survei IPO yang dirilis kemarin, menempati urutan pertama dalam kategori top of mind menteri Kabinet Merah Putih dengan perolehan 37,5 persen. 

Posisi berikutnya ditempati Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar yang mencatatkan popularitas sebesar 34,1 persen, disusul Menko Pangan Zulkifli Hasan 21,7 persen, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 16,5 persen.

Popularitas Bahlil juga berada di posisi teratas ketika responden diberikan daftar nama menteri Kabinet Merah Putih. Dalam kategori tersebut, Bahlil memperoleh 70,4 persen, disusul AHY sebesar 62,5 persen, Abdul Muhaimin Iskandar 60,9 persen, dan Zulkifli Hasan 48 persen.

Arief menilai tingginya tingkat pengenalan publik terhadap Bahlil tidak terlepas dari sejumlah kebijakan di sektor energi dan sumber daya mineral yang dinilainya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. 

Selain itu menurut Arief, keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat tidak cukup hanya diukur melalui pertumbuhan investasi maupun peningkatan produksi nasional. Kebijakan ekonomi juga harus mampu membuka kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam aktivitas ekonomi dan menikmati manfaat pengelolaan sumber daya alam.

"Keberpihakan ekonomi tidak cukup diwujudkan melalui pertumbuhan investasi dan peningkatan produksi nasional. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, memperoleh manfaat dari sumber daya alam, serta terlindungi daya belinya," tutur Sekretaris Akademik Partai Golkar itu.

Ia mengatakan, kebijakan Bahlil dalam membuka akses pengelolaan sumur minyak dan pertambangan rakyat sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Sementara itu, upaya mempertahankan harga BBM bersubsidi dinilai menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap daya beli masyarakat.

"Presiden Prabowo berulang kali menekankan pentingnya kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dalam pandangan saya, kebijakan Bahlil mengenai sumur rakyat dan tambang rakyat memperlihatkan upaya membuka akses ekonomi yang lebih luas," katanya.

Arief juga menyoroti kebijakan transisi energi yang dijalankan Bahlil. Menurutnya, dorongan terhadap pengembangan berbagai sumber energi bersih turut membuat kebijakan Bahlil menarik perhatian generasi muda.

"Selain itu, kebijakan Menteri Bahlil terhadap transisi energi, dengan mendorong berbagai alternatif sumber energi bersih di Indonesia menjadikannya kini digandrungi orang muda," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah Putra menjelaskan, kategori top of mind mengukur tingkat pengenalan spontan masyarakat terhadap menteri tanpa terlebih dahulu diberikan daftar nama. Dalam kategori tersebut, Bahlil memperoleh persentase tertinggi dibandingkan nama-nama menteri lainnya.

Survei IPO bertajuk Refleksi dan Evaluasi Publik: Dua Tahun Kabinet Merah Putih dilakukan pada 12?"20 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden menggunakan metode multistage random sampling. Survei tersebut memiliki margin of error sebesar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

OKI Kecam Serangan Houthi ke Makkah dan Madinah

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:17

Jakarta Running Festival Jadi Role Model Ajang Lari Nasional

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:01

Carbon Capture di Petrokimia Gresik Berpeluang Kurangi Impor Soda Ash

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:47

KPK Bantah Kembali Sita Uang Rp40 Juta dari Salah Satu PCNU Terkait Muktamar NU

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:27

Mantan Panglima TNI Pertama dari Angkatan Laut Widodo AS Wafat

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:12

Aksi Iklim Lintas Iman Desak Siklus Karhutla Tahunan Segera Diputus

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:02

Akuisisi Saham BYAN Haji Isam Sejalan dengan UU Minerba

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:44

Bill Gates: AI Bisa Picu Gejolak Ekonomi dan Sosial Selama 20 Tahun

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:43

Kehadiran Kopdes Bawa Harapan untuk Ekonomi Desa

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:19

Pesantren Didorong Ikut Terlibat dalam Pencegahan Karhutla

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya