Transjakarta P11 rute Blok M-Bogor. (Foto: Istimewa)
Kelakar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung soal wacana rute Transjabodetabek dari Blok M bisa terhubung dari Bandung dinilai sebagai sindiran kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM.
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno mengatakan, wacana tersebut bukan berarti layanan Transjabodetabek benar-benar akan diperluas hingga Bandung.
"Sebetulnya itu nyindir KDM itu lho," kata Djoko kepada RMOL, Sabtu 24 Oktober 2026.
Menurutnya, konektivitas Jakarta-Bandung melalui transportasi bus sebenarnya sudah tersedia melalui layanan angkutan kota antarprovinsi (AKAP).
Karena itu, kelakar Pramono, kata Djoko, lebih tepat dipahami dalam konteks pengembangan transportasi umum yang belum merata di daerah.
Djoko menilai Jakarta dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain dalam membangun sistem angkutan umum modern. Bahkan, Pemprov DKI Jakarta dinilai bisa mengambil peran sebagai pembina bagi daerah yang ingin mengembangkan layanan serupa.
"Jakarta itu siap membantu daerah-daerah lain yang mau membenahi angkutan umumnya. Saya sudah usulkan bagaimana Jakarta bisa menjadi 'Bapak Asuh' atau 'Bapak Pembina'," kata Djoko.
Menurut Djoko, persoalan utama pengembangan transportasi umum di daerah bukan semata-mata keterbatasan anggaran, melainkan juga kemauan pemerintah daerah untuk menjadikan transum sebagai prioritas pembangunan.
Berdasarkan data yang dipaparkan Djoko, dari 552 pemerintah daerah di Indonesia, baru 46 daerah atau sekitar 8 persen yang menyelenggarakan transportasi umum modern menggunakan APBD. Jumlah tersebut terdiri dari 13 provinsi, 19 kota, dan 14 kabupaten.
"Kenyataan di lapangan menunjukkan pertambahan yang sangat minim, baru 46 pemda (sekitar 8 persen) yang telah menyelenggarakan transportasi umum modern menggunakan APBD," kata Djoko.
Ia menilai, transportasi umum masih kurang mendapat perhatian karena dianggap tidak memberikan keuntungan sebesar proyek pembangunan fisik atau konstruksi.
"Bukan tidak mampu, cuma tidak mau. Karena keuntungan (politik/materinya) tidak bisa besar. Kalau membangun fisik/konstruksi, anggota dewan bisa dapat untung besar. Kalau angkutan umum, untungnya bagaimana? Susah," kata Djoko.
Padahal, menurutnya, transportasi publik memiliki manfaat luas bagi perekonomian dan kehidupan masyarakat. Selain mengurangi kemacetan dan menekan biaya perjalanan, angkutan umum modern dapat memperkuat konektivitas wilayah, membuka akses ekonomi, serta mendorong pertumbuhan kawasan berbasis transportasi atau Transit-Oriented Development (TOD), seperti yang sedang dikembangkan di Blok M.
Sebelumnya, Pramono Anung berkelakar bahwa layanan Transjabodetabek dari Blok M, Jakarta Selatan, suatu saat bisa menjangkau Bandung, Jawa Barat.
Ia menjelaskan, kawasan Blok M kini semakin populer berkat keberadaan kuliner, panggung musik, serta geliat bisnis lokal. Kawasan tersebut juga terintegrasi dengan MRT dan Transjakarta sehingga mempermudah mobilitas masyarakat.
"Saking populernya, masyarakat kerap menjulukinya sebagai 'Negara Blok M'. Bahkan ada kelakar bahwa saat ini rute transportasi publik menghubungkan Blok M ke mana saja: dari Blok M ke Bogor, Blok M ke Bekasi, dan kelak barangkali Blok M ke Bandung," kata Pramono dalam acara World Conference on Creative Economy (WCCE) di Jakarta, Jumat 23 Oktober 2026.
Pramono juga mengungkapkan peningkatan jumlah pengguna Transjabodetabek, termasuk rute Blok M-Bogor. Rute yang semula ditargetkan melayani 2.000 penumpang itu kini rata-rata hampir mencapai 10.000 pengguna.
Ia berharap kepercayaan masyarakat terhadap transportasi publik yang dikelola Pemprov DKI Jakarta terus meningkat, seiring dengan pengembangan kawasan Blok M sebagai pusat aktivitas ekonomi dan kreatif.
