Evaluasi Raja Juli, Seharusnya Menteri Kehutanan Punya Rencana Mitigasi Karhutla

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjadi orang paling bertanggung jawab dan layak dievaluasi karena belum maksimal menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia sepanjang 2026.

Ketua Bidang Lingkungan Hidup Gerakan Kristiani Indonesia Raya (Gekira), Efrain Yerry Tawalujan mengatakan, kejadian karhutla bisa dicegah dika Raja Juli selaku menteri sudah punya rencana mitigasi.

“Seharusnya Menteri Kehutanan telah mempersiapkan rencana dan langkah aksi mitigasi bencana yang terukur. Lalu, melibatkan instansi terkait yang ikut bertanggung jawab untuk segera mengatasi karhutla sedini mungkin,” kata Yerry, dalam keterangannya, Sabtu 24 Oktober 2026.

Menurut Yerry, Kementerian Kehutanan semestinya menjadi garda terdepan dalam penanganan karhutla. Gencarkan kerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI-Polri, pemerintah daerah, serta perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah terdampak.

“Kementerian Kehutanan yang seharusnya menjadi motor penggerak dan mengoordinasikan upaya pemadaman bersama lembaga-lembaga pemerintah lain dan perusahaan-perusahaan perkebunan di lokasi karhutla,” ujarnya. 

Yerry menyoroti kebakaran yang berlangsung selama berbulan-bulan dan berdampak luas terhadap masyarakat dan lingkungan. 

Menurutnya, kabut asap akibat karhutla mengganggu kehidupan masyarakat. Sementara kebakaran juga mengancam habitat satwa liar, termasuk orang utan dan merusak kawasan hutan.

Ia menilai, kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian lingkungan dan sosial, tetapi juga berpotensi mencoreng reputasi Indonesia di mata negara-negara tetangga. 

Karena itu, Yerry berpandangan kinerja Raja Juli sebagai Menteri Kehutanan perlu dievaluasi. 

“Menteri Kehutanan melemahkan kinerja kabinet dan memberatkan Presiden Prabowo. Itu sebabnya kami mengusulkan agar Menteri Kehutanan dievaluasi dan diganti,” pungkasnya.