Chaerul Anwar Siauta dilantik sebagai ketua umum, didampingi Budi Nasrulla sebagai sekretaris jendera Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN Permahi) periode 2026-2028. (Foto: Istimewa)
Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN Permahi) periode 2026-2028 resmi dilantik dengan membawa semangat rekonstruksi hukum dan penguatan supremasi hukum di Indonesia.
Momentum ini menandai dimulainya kepemimpinan Chaerul Anwar Siauta sebagai ketua umum, didampingi Budi Nasrulla sebagai sekretaris jenderal.
Chaerul menekankan pentingnya menjadikan momentum pelantikan sebagai titik awal penguatan komitmen, konsolidasi, dan tanggung jawab seluruh kader dalam menjalankan arah perjuangan organisasi.
"Kepengurusan baru, menurut pesan yang diusung dalam agenda tersebut, perlu diwujudkan melalui kerja nyata, penguatan intelektualitas, serta keberanian dalam merespons berbagai persoalan hukum di Indonesia," kata Chaerul kepada wartawan, Sabtu 24 Oktober 2026.
Ia juga menempatkan rekonstruksi hukum sebagai agenda yang membutuhkan keterlibatan aktif generasi muda, khususnya mahasiswa hukum.
Menurut Chaerul, mahasiswa tidak cukup hanya memahami hukum dari aspek normatif, tetapi harus mampu mengembangkan pemikiran kritis, menjaga integritas, serta mengambil bagian dalam memperjuangkan penegakan hukum yang adil dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Bagi Permahi, supremasi hukum harus menjadi prinsip yang hidup dalam praktik penyelenggaraan negara. Hukum tidak boleh berhenti sebagai norma tertulis, melainkan harus mampu memberikan kepastian, melindungi hak-hak warga negara, membatasi kekuasaan, dan menjamin keadilan tanpa diskriminasi.
Kepemimpinan Chaerul bersama Budi diharapkan menjadi momentum konsolidasi organisasi secara nasional, penguatan kaderisasi, serta perluasan kontribusi mahasiswa hukum dalam mengawal penegakan hukum, demokrasi, dan konstitusi.
Di tengah dinamika hukum dan ketatanegaraan, rekonstruksi hukum tidak cukup dimaknai sebagai pembaruan peraturan perundang-undangan.
Lebih dari itu, diperlukan pembenahan budaya hukum, penguatan integritas aparat penegak hukum, peningkatan akuntabilitas kelembagaan, serta konsistensi dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat.
Dalam konteks tersebut, Permahi memiliki posisi strategis sebagai wadah pengembangan intelektualitas mahasiswa hukum sekaligus ruang tumbuhnya pemikiran kritis terhadap berbagai persoalan hukum nasional.
Mahasiswa hukum dituntut mampu menganalisis persoalan secara objektif, menyampaikan kritik berbasis argumentasi hukum, dan berkontribusi terhadap pembangunan sistem hukum yang berkeadilan.
Pelantikan DPN Permahi periode 2026-2028 juga diharapkan tidak berhenti sebagai agenda seremonial, melainkan menjadi titik awal bagi penguatan gerakan mahasiswa hukum yang kritis, progresif, dan bertanggung jawab.
