Frekuensi layanan transportasi publik di Jakarta perlu ditingkatkan, terutama di kawasan Blok M yang kini menjelma menjadi pusat kuliner, hiburan, dan aktivitas ekonomi.
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegjapranata dan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengatakan, sistem transportasi publik Jakarta sudah cukup terintegrasi. Namun, ia mendorong peningkatan frekuensi layanan untuk mengimbangi tingginya mobilitas masyarakat.
"Sudah lengkap lah. Tinggal atur frekuensinya saja," kata Joko kepada RMOL, Sabtu 24 Oktober 2026.
Menurutnya, perkembangan Blok M sebagai pusat kuliner, hiburan, dan bisnis lokal perlu didukung layanan angkutan umum yang memadai. Dengan begitu, aktivitas ekonomi kawasan tersebut dapat terus tumbuh tanpa menambah beban kemacetan.
Selain itu, keberhasilan Jakarta dalam membangun transportasi publik, kata Joko, semestinya juga menjadi contoh bagi daerah lain.
"Jakarta itu siap membantu daerah-daerah lain yang mau membenahi angkutan umumnya. Saya sudah usulkan bagaimana Jakarta bisa menjadi 'Bapak Asuh' atau 'Bapak Pembina' untuk daerah lain," ujarnya.
Namun, dari 552 pemerintah daerah di Indonesia, baru 46 daerah atau sekitar 8 persen yang telah menyelenggarakan transportasi umum modern seperti Transjakarta.
"Kenyataan di lapangan menunjukkan pertambahan yang sangat minim, baru 46 pemda (sekitar 8 persen) yang telah menyelenggarakan transportasi umum modern menggunakan APBD, yakni mencakup 13 provinsi, 19 kota, dan 14 kabupaten,"jelasnya.
Ia menegaskan, transportasi publik tidak seharusnya dipandang sekadar sebagai fasilitas mobilitas. Keberadaan angkutan umum yang terintegrasi dapat memperluas konektivitas wilayah, dan meningkatkan perekonomian daerah.
Manfaat utama keberadaan transportasi umum modern mencakup lima aspek strategis, yaitu efisiensi lingkungan dan dekarbonisasi, yakni mendorong penurunan emisi karbon serta mereduksi polusi udara perkotaan; efisiensi biaya dan penghematan ekonomi, menekan angka kecelakaan lalu lintas serta mewujudkan manajemen fasilitas dan armada yang terintegrasi; peningkatan aksesibilitas dan inklusivitas sosial, dan penataan ruang kota dan Transit-Oriented Development (TOD), yakni mengoptimalkan penggunaan lahan kota serta mendorong pertumbuhan kawasan berbasis TOD," jelasnya.
Dalam konteks itu, Joko turut menanggapi wacana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengenai rute Transjakarta Blok M-Bandung. Menurutnya, perluasan layanan hingga antarkota pada prinsipnya memungkinkan apabila terdapat dukungan kebijakan nasional.
"Bisa saja kalau mau. Kebijakan nasional, bisa. Kesediaan saja kok," tegasnya.
Meski demikian, realisasi rute tersebut perlu mempertimbangkan kebutuhan perjalanan dan integrasi dengan moda transportasi antarkota. Pengembangan Transjakarta juga perlu dibarengi perencanaan operasional yang matang agar layanan yang diberikan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, Joko mengkritik Kementerian Perhubungan yang dinilai lamban dalam mendorong pengembangan angkutan umum. Ia juga menyoroti penurunan anggaran pembenahan transportasi publik yang dinilai dapat menghambat pemerataan layanan di daerah.
Alokasi anggaran program tersebut sempat mencapai Rp582,98 miliar pada 2023, tetapi direncanakan turun menjadi Rp82,6 miliar pada 2026. Sementara itu, anggaran stimulus transportasi umum pada 2027 direncanakan sebesar Rp100 miliar untuk lima kota, yakni Manado, Bekasi, Depok, Balikpapan, dan Pontianak.
"Kementerian Perhubungan ini lamban. Urusan angkutan umum sangat lamban, anggarannya turun terus. Sudah berapa jangka waktu? Turun terus anggarannya," tuturnya.
Menurut Joko, dukungan anggaran pemerintah pusat sangat penting untuk memastikan pengembangan transportasi publik tidak berhenti sebatas target.
"Sangat penting. Tiap turun Rp1 triliun, itu mencederai target. Negara yang mau maju itu transportasi publiknya harus bagus dulu, baru negara itu maju," sindirnya.
Joko juga menilai, minimnya kemauan mengembangkan angkutan umum berkaitan dengan orientasi keuntungan dalam pembangunan daerah. Menurutnya, proyek konstruksi fisik dinilai lebih menguntungkan dibandingkan pengembangan layanan transportasi publik.
"Bukan tidak mampu, cuma tidak mau. Karena keuntungan (politik/materinya) tidak bisa besar. Kalau membangun fisik/konstruksi, Anggota Dewan bisa dapat untung besar. Kalau angkutan umum, untungnya bagaimana? Susah," tandasnya.
Ia pun mendorong pemerintah daerah mencari skema pengelolaan yang berkelanjutan agar angkutan umum dapat beroperasi dengan layanan memadai dan tarif terjangkau.
Pengembangan transportasi publik perlu ditempatkan sebagai investasi jangka panjang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat konektivitas wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
