Berita

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Foto: Istimewa)

Politik

98 Resolution Network Soroti Tata Kelola SDA dan Ekonomi Kerakyatan di Dua Tahun Prabowo-Gibran

SABTU, 24 OKTOBER 2026 | 13:07 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

98 Resolution Network menyoroti berbagai kebijakan dalam dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Agustin Lumban Gaol, salah satu pemrakarsa 98 Resolution Network, mengklaim bahwa sejumlah kebijakan pemerintah berdampak pada penguatan ekonomi kerakyatan serta reformasi tata kelola sumber daya alam (SDA).

Salah satu arah kebijakan yang menjadi perhatian utama adalah upaya memperkuat demokrasi ekonomi dengan menjadikan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan pembangunan nasional.


“Presiden Prabowo meyakini konstitusi UUD 1945, khususnya Pasal 33, adalah norma dasar (grundnorm) yang secara hierarki norma mestinya melandasi dan dirujuk oleh seluruh kebijakan serta program pemerintah,” ujar Agustin melalui keterangan resmi, Jumat 23 Oktober 2026.

Sejauh ini, Agustin menilai pendekatan tersebut menjadi koreksi terhadap pola pembangunan selama era Reformasi yang dirasa belum sepenuhnya menempatkan rakyat sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi.

Selain ekonomi kerakyatan, 98 Resolution Network menyoroti pembenahan tata kelola SDA.

“Koreksi mendasar juga dilakukan Presiden Prabowo terkait pengelolaan sumber daya alam. Selama ini pengelolaan SDA tidak demokratis dan hanya terkonsentrasi pada segelintir elite (serakahnomic),” kata Agustin.

Di sektor ekonomi kerakyatan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, serta perumahan subsidi dinilai menjadi sejumlah program yang mendapat perhatian khusus.

Kendati demikian, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala, sehingga 98 Resolution Network mendorong agar pemerintah terus melakukan koreksi dan perbaikan.

Di sektor keuangan, mereka menekankan pentingnya mendorong perbankan agar semakin berpihak pada kebutuhan ekonomi rakyat. Salah satunya melalui realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dipandang perlu diarahkan untuk menstimulasi produksi, produktivitas, serta penciptaan lapangan kerja.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Tokoh Muda Aceh Dorong Dasco jadi Wapres, Ini Alasannya

Minggu, 15 November 2026 | 05:39

TelkomGroup Hadirkan Kedaulatan Digital Berbasis Inovasi

Minggu, 15 November 2026 | 05:05

Membaca Kekuatan Politik Alumni HMI di Tengah Pergantian Wapres

Minggu, 15 November 2026 | 04:45

Pengunduran Diri Gibran Fondasi Kepercayaan Investor

Minggu, 15 November 2026 | 04:20

Jenderal Maruli Sambangi Sabang Tinjau Peningkatan Infrastruktur

Minggu, 15 November 2026 | 03:50

Golkar Kembangkan Kreativitas Gen-Z Lewat E-Sport MBG

Minggu, 15 November 2026 | 03:23

PLN Siap Implementasikan 15 Program Unggulan untuk Pengembangan Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 | 02:51

Prabowo: Penghematan Anggaran untuk Kepentingan Daerah dan Rakyat

Minggu, 15 November 2026 | 02:21

InfraNexia Percepat Infrastruktur AI Lewat Penambahan 1.408 KM Fiber Optik

Minggu, 15 November 2026 | 01:59

DJP Cairkan Restitusi Pajak Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026, UMKM jadi Prioritas

Minggu, 15 November 2026 | 01:42

Selengkapnya