Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Istimewa)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan industri hilirisasi, hingga penguatan ekonomi desa dinilai berpotensi memperluas lapangan kerja selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pengamat Ekonomi Yusuf Wicaksono mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah menjadi salah satu indikator positif bagi aktivitas usaha dan penyerapan tenaga kerja.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen secara kumulatif pada semester I 2026. Sementara itu, ekonomi Jawa Tengah tumbuh lebih tinggi, yakni 5,80 persen.
Pada triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai 5,89 persen secara tahunan atau *year-on-year* (yoy), melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen.
“Pertumbuhan tersebut juga diiringi perbaikan di sektor ketenagakerjaan, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2026 tercatat 4,24 persen, turun 0,09 poin dibandingkan Februari 2025,” kata Yusuf kepada wartawan, Sabtu, 24 Oktober 2026.
Menurut Yusuf, aktivitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Pertamina, Semen Gresik, Pupuk Indonesia, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), turut menopang perekonomian Jawa Tengah.
Salah satu pengembangan industri yang disorot adalah proyek hilirisasi Pertamina berupa pembangunan kilang bensin di Cilacap yang dimulai pada April 2026. Pengembangan industri tersebut dinilai dapat memperluas aktivitas ekonomi, membuka kebutuhan tenaga kerja, serta menciptakan peluang usaha bagi masyarakat sekitar.
Selain sektor industri, program MBG juga dinilai berpotensi menggerakkan perekonomian daerah melalui rantai pasok pangan dan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Yusuf menilai, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga dapat membuka kesempatan kerja dan memperluas pasar bagi petani serta pemasok bahan pangan lokal.
Setiap SPPG diperkirakan mempekerjakan sekitar 35 hingga 50 orang. Seiring bertambahnya unit pelayanan, program ini dinilai berpotensi memperluas penyerapan tenaga kerja di berbagai daerah.
“Di Kabupaten Semarang saja kurang lebih ada 28 SPPG. Secara agregat, penyerapan tenaga kerja ini ikut mendorong pertumbuhan ekonomi makro,” ujarnya.
Data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Tengah mencatat terdapat 3.826 SPPG di Jawa Tengah per Maret 2026, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai sekitar 164.000 orang.
Keterlibatan petani sebagai pemasok bahan pangan juga dinilai dapat memperkuat hubungan program pemerintah dengan ekonomi desa. Dengan demikian, manfaat ekonomi berpotensi menjangkau pelaku usaha di luar sektor formal.
