PT TIMAH Buka Opsi Buyback Saham Sikapi Dinamika Pasar Modal

PT TIMAH (Persero) Tbk (TINS) tengah mengkaji opsi pembelian kembali saham (buyback) sebagai salah satu strategi korporasi untuk merespons dinamika pasar modal. 

Sekretaris Perusahaan PT TIMAH, Ruddy Nursalam mengatakan, perseroan terus mencermati perkembangan industri pertambangan timah dan dinamika pasar modal dalam menjalankan strategi bisnis.

"Kami senantiasa mencermati perkembangan industri pertambangan timah dan dinamika pasar modal dalam menjalankan strategi bisnis Perseroan. Setiap opsi strategis perlu mempertimbangkan kebutuhan operasional, rencana pengembangan usaha, kondisi keuangan Perseroan secara menyeluruh, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Ruddy dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat, 23 Oktober 2026.

Menurutnya, setiap keputusan korporasi harus tetap sejalan dengan prioritas bisnis, kepentingan nasional, serta prinsip kehati-hatian.

Ruddy menjelaskan, kegiatan usaha PT TIMAH dipengaruhi oleh pergerakan harga timah global, kondisi pasokan dan permintaan, serta perkembangan industri pertambangan.

Di tengah dinamika tersebut, perseroan berfokus memperkuat fundamental bisnis melalui pembenahan dan penegakan tata kelola pertimahan nasional, optimalisasi produksi, penetrasi pemasaran, serta efisiensi keuangan secara konsisten.

Terkait opsi buyback, perseroan kata Ruddy masih mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari kondisi keuangan, kecukupan permodalan, kebutuhan pendanaan untuk pengembangan usaha, hingga ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, besaran dana, target harga pembelian, maupun waktu pelaksanaan pembelian kembali saham tersebut belum ditetapkan dan masih dalam tahap kajian.

PT TIMAH menegaskan komitmennya untuk mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel dalam mempertimbangkan setiap alternatif strategi korporasi.

Perkembangan maupun keputusan lebih lanjut mengenai rencana buyback akan disampaikan kepada pemegang saham, publik, dan pemangku kepentingan sesuai ketentuan keterbukaan informasi di pasar modal.