Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)
Politisi Senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, angkat bicara terkait peringatan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang akan menurunkan status pasar modal Indonesia dari emerging market menjadi standalone market.
Menurut Mulyanto, ini momen yang tepat bagi Pemerintah melakukan reformasi tata kelola pasar modal yang selama ini berjalan.
Ia minta Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) mereformasi tata kelola pasar modal nasional lebih serius, berani, dan menyeluruh.
Mulyanto lantas mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan Indonesia tidak boleh gentar menghadapi tekanan eksternal. Pernyataan itu perlu diterjemahkan sebagai ekspresi keberanian otoritas terkait dalam menertibkan praktik-praktik yang merusak integritas pasar modal.
"Saya kira pesan Presiden jelas. Kita tidak boleh takut menghadapi siapa pun yang merongrong kedaulatan ekonomi bangsa. Dan keberanian itu harus ditunjukkan dalam membersihkan rumah kita sendiri dari praktik-praktik curang dan manipulatif,” ujar Mulyanto dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat, 23 Oktober 2026.
Anggota DPR RI Periode 2019-2024 ini menegaskan, jangan sampai kerja keras bangsa Indonesia membangun sektor investasi dan memperkuat pasar modal nasional justru kandas akibat ulah segelintir oknum pengusaha yang mempermainkan harga saham, merekayasa transaksi, atau menyembunyikan struktur kepemilikan yang sebenarnya.
Praktik semacam ini bukan hanya merugikan investor ritel, tetapi juga merusak mekanisme pembentukan harga yang wajar, menggerus kepercayaan investor global, dan pada akhirnya merugikan kepentingan ekonomi nasional.
Karena itu, Mulyanto mendesak reformasi pasar modal tidak berhenti pada perubahan regulasi dan prosedur administratif. Pembenahan harus menyentuh persoalan mendasar, mulai dari transparansi kepemilikan saham, ketentuan free float, pengawasan transaksi terkoordinasi, hingga penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku manipulasi pasar.
"Bursa saham harus menjadi tempat investasi yang sehat, wajar, dan adil. Bukan arena permainan segelintir pemodal besar yang dapat mengatur harga sesuka hati, sementara investor kecil menjadi korban. Negara harus hadir menjamin kesetaraan aturan bagi seluruh pelaku pasar,” tegasnya.
Mulyanto mengingatkan agar langkah reformasi tersebut dijalankan secara transparan, terukur, dan dikomunikasikan secara konstruktif kepada MSCI serta lembaga pemeringkat dan penyedia indeks internasional lainnya. Menurutnya, komunikasi yang baik penting untuk memastikan bahwa berbagai upaya pembenahan nasional dapat dipahami, dinilai secara objektif, dan selaras dengan standar tata kelola pasar modal global.
"Kita tidak perlu alergi terhadap kritik dari luar. Sepanjang objektif dan konstruktif, kritik justru dapat menjadi cermin untuk memperbaiki diri. Yang penting, kita tidak kehilangan kedaulatan dalam menentukan arah reformasi ekonomi nasional,” jelasnya.
“Pada akhirnya, kedaulatan ekonomi bukan dibangun dengan menolak penilaian pihak luar, melainkan dengan menghadirkan sistem ekonomi yang kuat, bersih, transparan, dan dipercaya. Kita ingin pasar modal Indonesia tumbuh besar, tetapi sekaligus sehat dan berkeadilan. Jangan sampai karena segelintir pemain yang curang, seluruh bangsa harus menanggung kerugiannya. Reformasi bursa harus menjadi agenda nasional yang dijalankan dengan sungguh-sungguh, bukan sekadar respons sesaat terhadap tekanan MSCI,” pungkas Mulyanto.
