Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) di Harvard University, Cambridge, Massachusetts, Kamis, 22 Oktober 2026. (Foto: Dok. Pribadi)
Perang global, bencana alam, korupsi akibat mahalnya biaya politik, hingga kebijakan anggaran yang tidak tepat menjadi empat faktor yang menekan perekonomian Indonesia.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menguraikan persoalan tersebut saat memberikan kuliah bertajuk Leadership Amidst Uncertainty: Lessons from Experience di Harvard University, Cambridge, Massachusetts, Kamis, 22 Oktober 2026, waktu setempat.
“Ketidakpastian dunia saat ini sangat dipengaruhi oleh perang di berbagai kawasan. Konflik Rusia-Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah, termasuk konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, berdampak terhadap perekonomian dunia. Indonesia juga tidak bisa menghindari dampak dari situasi tersebut,” ujar JK di Belfer Case Study Room, CGIS South.
Menurut JK, dinamika geopolitik tidak hanya memengaruhi hubungan antarnegara, tetapi juga stabilitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. Gangguan pasokan minyak dan komoditas lainnya, misalnya, berpotensi mendorong kenaikan harga dan menekan daya beli masyarakat.
“Kita tidak bisa menganggap persoalan global sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan masyarakat. Ketika pasokan terganggu dan harga naik, rakyat yang merasakan dampaknya secara langsung,” tuturnya.
Selain faktor eksternal, JK menyoroti ancaman bencana alam dan perubahan iklim. Kebakaran hutan serta fenomena El Niño dapat mengganggu ketersediaan air, produktivitas, dan produksi pangan. Ia mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi risiko kekurangan beras melalui perencanaan yang matang dan tidak meremehkan potensi gangguan terhadap ketahanan pangan.
Persoalan lain yang disoroti JK adalah korupsi yang berkaitan dengan mahalnya biaya politik, terutama dalam pemilihan kepala daerah.
Menurutnya, biaya pencalonan, kampanye, pembayaran saksi, hingga kebutuhan operasional membuat kontestasi politik membutuhkan dana besar. Kondisi tersebut berpotensi mendorong pejabat terpilih mencari cara untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan.
“Kalau biaya untuk menjadi kepala daerah sangat besar, sementara penghasilan resminya jauh lebih kecil, kita harus mempertanyakan bagaimana sistem politik itu dibiayai. Persoalan biaya politik perlu dibenahi agar tidak menjadi pintu masuk korupsi,” tegas JK.
JK juga mengingatkan pentingnya kualitas kebijakan publik dan ketepatan dalam menentukan prioritas anggaran. Pemerintah, kata dia, harus menyusun belanja berdasarkan kebutuhan mendesak dan kemampuan fiskal negara.
Pengeluaran yang tidak terukur serta ketergantungan berlebihan pada utang berisiko memperberat keuangan negara dan membebani generasi mendatang.
“Belanja negara harus disusun berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan. Jangan sampai pengeluaran terlalu besar, sementara kemampuan membayar terbatas. Utang hari ini pada akhirnya menjadi tanggungan generasi mendatang,” katanya.
Dalam kuliah tersebut, JK turut menekankan bahwa kekuatan finansial dan peralatan modern tidak selalu cukup untuk menghadapi krisis. Semangat, keberanian, penguasaan ilmu pengetahuan, dan inovasi juga diperlukan agar suatu negara mampu bertahan di tengah tekanan.
Ia mencontohkan Iran yang tetap mempertahankan kapasitasnya di tengah tekanan dan sanksi internasional selama bertahun-tahun. Menurut JK, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi tantangan tersebut.
Kuliah di Harvard merupakan bagian dari rangkaian agenda akademik JK di Amerika Serikat. Sebelumnya, JK menghabiskan sekitar dua pekan di Northern Illinois University (NIU), DeKalb, Illinois, melalui program
Vice President Kalla Lecture Series.
