Menteri Keuangan Suahasil Nazara melantik lima pejabat eselon I Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Jumat, 23 Oktober 2026. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)
Menteri Keuangan Suahasil Nazara merombak jajaran pejabat eselon I Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan melantik lima pejabat pimpinan tinggi madya, pada Jumat, 23 Oktober 2026.
Dalam perombakan tersebut, Astera Primanto Bhakti, ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal Kemenkeu, naik dari posisi sebelumnya sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan. Ia menggantikan Sekjen era eks Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Robert Leonard Marbun.
Selain Astera, Suahasil melantik Tri Budhianto sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan, Nufransa Wira Sakti sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Neilmaldrin Noor sebagai Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak, serta Hidayat Amir sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional.
Suahasil menegaskan, pergantian pejabat tersebut merupakan bagian dari upaya Kemenkeu memperkuat organisasi dan beradaptasi menghadapi tantangan ke depan. Pelantikan juga berlangsung menjelang peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-80 pada akhir Oktober ini.
"Pelantikan pada pagi hari ini adalah bagian dari perjalanan Kementerian Keuangan untuk terus beradaptasi dan memperkuat organisasi," kata Suahasil saat pelantikan.
Suahasil meminta Sekretariat Jenderal Astera mampu memberikan dukungan nyata bagi seluruh unit kerja dan pegawai di lingkungan Kemenkeu.
Ia menilai Astera memiliki pengalaman panjang di Kemenkeu, mulai dari Direktorat Jenderal Pajak, Badan Kebijakan Fiskal, hingga Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Sebelum dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal, Astera menjabat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
Sementara itu, Tri Budhianto mendapat tugas melanjutkan transformasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), terutama melalui digitalisasi dan penguatan tata kelola.
Suahasil menekankan, modernisasi pengelolaan perbendaharaan negara harus dibarengi pembenahan proses bisnis agar pelayanan kepada kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, hingga masyarakat semakin efektif.
"DJPb, Jenderal Perbendaharaan harus terus berinovasi melalui digitalisasi. Saya minta ini dilanjutkan dengan memperkuat tata kelola, penguatan proses bisnis, dan kemudian pengembangan dari modern treasury operations," ujarnya.
Transformasi tersebut, kata Suahasil, juga mencakup penyaluran bantuan sosial langsung ke rekening penerima, pembayaran gaji pegawai negeri, hingga pengembangan sistem pembayaran pensiun yang terhubung langsung dengan rekening para pensiunan melalui kas negara.
Adapun kepada Nufransa Wira Sakti, Suahasil meminta agar sinergi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperkuat untuk memastikan kehadiran negara dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia.
Menurutnya, APBN dan APBD tidak dapat dipisahkan dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan di daerah.
"APBN dan APBD adalah satu kesatuan kehadiran negara di seluruh wilayah Indonesia yang melayani seluruh rakyat Indonesia," tandasnya.
