Rapat koordinasi penanganan karhutla di Ketapang, Kalimantan Barat. (Foto: Kemenhut)
Pemerintah telah menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) senilai total Rp240 miliar untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat (Kalbar).
Hal ini disampaikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni dalam rapat koordinasi penanganan karhutla di Ketapang, Kalimantan Barat, Jumat, 23 Oktober 2026.
Rapat yang diadakan secara luring dan daring ini dihadiri Gubernur Kalbar Ria Rosa, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen Budi Irawan, Direktur Modifikasi Cuaca Edison Kurnia, Kapolda Kalimantan Barat Irjen Alberd Teddy Benhard Sianipar, Dandim 1203 Letkol Inf Zulkarnaen Galib, Kapolres Ketapang AKBP Putra Pratama.
Bantuan Presiden tersebut diberikan melalui dua tahap. Pada tahap pertama, bantuan sebesar Rp200 miliar untuk provinsi dan 10 kabupaten kota telah ditransfer.
“Tadi betul kata Pak Gubernur ya, saya mengirim surat kepada Bapak Presiden untuk ada bantuan presiden kepada untuk Kalimantan Barat. Tahap pertama sudah turun 200 miliar dan itu langsung ditransfer kepada Pak Gubernur maupun kepada Bupati bupati terkait,” ujar Menhut.
Pemerintah pun kembali mengajukan permohonan bantuan kepada Presiden untuk sejumlah kabupaten yang belum mendapatkan bantuan pada tahap pertama. Pengajuan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan eskalasi karhutla yang berbeda di masing-masing wilayah.
Presiden kemudian menyetujui bantuan untuk empat kabupaten di Kalbar, yakni Mempawah, Landak, Sekadau, dan Sanggau. Dana tersebut telah masuk ke rekening masing-masing daerah sekitar dua hari sebelum pernyataannya disampaikan.
“Alhamdulillah, Bapak Presiden kembali menyetujui pemberian bantuan kepada empat kabupaten di Kalimantan Barat yaitu Mempawah, Landak, Sekadau dan Sanggau dan per hari dua hari yang lalu sudah masuk ke rekening masing-masing. Jadi total bantuan Presiden untuk penanganan karhutla dalam bentuk Banpres total Rp240 miliar,” sambungnya.
Pemerintah daerah lantas diminta memanfaatkan bantuan tersebut secara maksimal dan sesuai peruntukannya. Banpres yang diberikan Presiden Prabowo merupakan dana yang akan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah.
Dana ini, tidak termasuk dana penanganan karhutla berupa OMC hingga water bombing yang juga dilakukan oleh Pemerintah pusat seperti BNPB, BMKG, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lembaga lainnya.
“Jadi supaya bupati bisa memanfaatkan secara maksimum apa yang sudah diberikan ini sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan surat edaran yang sudah diterbitkan oleh Pak Mendagri,” tandasnya.
