Prabowo Nilai Filosofi Ekonomi Indonesia Melenceng dari UUD 1945

Presiden Prabowo Subianto menilai filosofi ekonomi Indonesia selama ini menyimpang dari amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. 

Dalam pidatonya di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Prabowo menyoroti distribusi manfaat ekonomi yang dinilai belum merata, sehingga kekayaan nasional belum sepenuhnya dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Selama ini, maaf, kita harus berani koreksi diri. Selama ini, filosofi ekonomi kita tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ujar Prabowo, dikutip Jumat, 23 Oktober 2026.

Kepala Negara mengungkapkan, selama ini manfaat ekonomi cenderung terkonsentrasi pada kelompok kecil masyarakat. 

“Sekarang, ekonomi selama ini hanya dinikmati oleh kurang dari satu persen di atas. Inilah upaya, saudara-saudara,” ujarnya.

Prabowo juga menyinggung kebocoran kekayaan nasional yang berlangsung selama puluhan tahun. Menurutnya, pemerintah kini berupaya mengembalikan orientasi ekonomi nasional sesuai amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. 

Meski perubahan tidak bisa dilakukan secara instan, ia meyakini langkah pembenahan yang ditempuh pemerintah sudah berada di jalur yang tepat.

“Tapi yang ingin saya garis bawahi, we are on the right track. Kita sudah di jalan yang benar, kita di arah yang benar,” tegasnya.

Sebagai bagian dari upaya pembenahan, Prabowo menekankan efisiensi badan usaha milik negara (BUMN). Dari total 1.074 BUMN, pemerintah telah melakukan konsolidasi dan perampingan hingga tersisa sekitar 364 perusahaan. 

Presiden menargetkan penutupan hingga 700 BUMN yang dinilai tidak efisien, merugi, atau membuat laporan keuangan palsu hingga Desember mendatang.

“Sampai Desember yang akan datang, sasaran kita 700 akan kita tutup, yang tidak efisien, yang merugi, yang selama ini membuat laporan keuangan palsu, kita tutup,” tandas Prabowo.