Berita

Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) resmi menutup operasional lahan pertambangan emas seluas 275,36 hektare di Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada Kamis, 22 Oktober 2026. (Foto: Dok. Kemhan)

Pemerintahan

Sjafrie Sjamsoeddin Pimpin Penutupan Tambang Emas Ilegal di Nabire

JUMAT, 23 OKTOBER 2026 | 05:03 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) resmi menutup operasional lahan pertambangan emas seluas 275,36 hektare milik PT Kristalin Eka Lestari di Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Penutupan dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua Pengarah Satgas didampingi Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Panglima Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, Kepala BIN M. Herindra, Kepala BPKP Muhammad Yusuf, Mendikti Saintek Brian Yuliarto, Wamenhan  Bidang Strategi, Doktrin dan Pembangunan Kekuatan Jenderal TNI Richard T.H. Tampubolon, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, CTO Danantara Sigit Puji, beserta jajaran Forkopimda.

"Kami menyadari banyak perlawanan-perlawanan yang diberikan, tetapi dengan  keutuhan persatuan nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, Insya Allah semuanya akan kita selesaikan," kata Sjafrie dalam keterangan resmi.


Sementara itu, ST Burhanuddin menjelaskan bahwa areal tambang yang telah diambil alih bakal dikelola BUMN.

"Pertambangan ini akan kita serahkan kepada BUMN, dalam hal ini PT Antam. Kita mengharapkan PT Antam nantinya tidak hanya sebagai investor, tetapi menjadi operator sekaligus investor agar betul-betul dikelola oleh negara untuk kemakmuran masyarakat," kata Burhanuddin.

Dengan dipasangnya plang penertiban di area operasional, maka negara resmi melarang pihak manapun menguasai, memindahtangankan, maupun melakukan aktivitas tanpa izin resmi di kawasan tersebut.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Jangkau Jutaan Rakyat, Pelaksanaan Program Prabowo Harus Terus Dijaga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:18

PT Timah Amankan Fasilitas Kredit Rp4 Triliun dari Bank Mandiri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:10

Kadin Dukung Opsi Bahlil Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:00

Natalius Pigai: HAM Terus Lahir dalam Relasi Sosial di Desa dan Kampung

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:45

Api Gunung Lawu Belum Padam, 500 Hektare Lahan Terbakar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:39

OJK Salurkan Kredit Rp53 Triliun ke 2.100 Penerima dalam 3 Bulan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:29

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, 333 Ribu Warga Terserang ISPA

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:08

Pengamat: Aksi Korporasi Haji Isam Akuisisi Saham BYAN Sejalan Konstitusi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:04

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Kementerian PU dalam Kasus BBPJN Sumut

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:47

Semangat Sinergi untuk Keadilan Warnai Rangkaian Hari Bakti ke-2 Kemenko Kumham Imipas

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:41

Selengkapnya