Kabinet Merah Putih. (Foto: Istimewa)
Evaluasi kabinet yang diwacanakan Partai Gerindra menjelang tahun ketiga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak boleh berhenti pada pergantian menteri dan wakil menteri.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai evaluasi tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat pemerintahan, membenahi koalisi politik, serta memastikan penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu.
“Kita ikuti kinerja pemerintahan dua tahun. Kalau memang hendak melakukan evaluasi menteri dan wakil menteri, biasanya pembahasannya berkaitan dengan partai-partai koalisi,” kata Amir, dikutip Jumat 23 Oktober 2026.
Menurut Amir, pernyataan Gerindra mengenai evaluasi kabinet juga perlu dibaca sebagai pesan politik kepada publik bahwa partai tersebut ingin menunjukkan soliditas sekaligus mempersiapkan strategi menghadapi dinamika politik pada tahun ketiga pemerintahan Prabowo.
Ia melihat, evaluasi kabinet semestinya dilakukan berdasarkan kinerja, kemampuan menjalankan program prioritas, integritas, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.
Dengan demikian, perombakan kabinet tidak hanya menjadi ajang pembagian ulang posisi politik di antara partai-partai pendukung pemerintah.
Setidaknya ada tiga agenda strategis yang perlu diperhatikan Gerindra dalam menentukan langkah politiknya.
Pertama, menyiapkan strategi agar Prabowo dapat kembali terpilih sebagai presiden pada Pemilihan Presiden 2029. Menurutnya, target tersebut tidak cukup hanya mengandalkan popularitas Prabowo, tetapi juga harus ditopang oleh kinerja pemerintahan dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Gerindra.
Amir menyinggung hasil survei yang disebutnya menunjukkan elektabilitas Gerindra berada di atas 22 persen.
“Kalau Gerindra ingin Prabowo terpilih kembali pada 2029, partai harus mampu meningkatkan elektabilitasnya. Kinerja pemerintahan menjadi faktor penting. Jangan sampai popularitas presiden tidak berbanding lurus dengan kepercayaan masyarakat terhadap partai pendukungnya,” kata Amir.
Kedua, Gerindra perlu mempertimbangkan desain koalisi politik yang lebih efektif. Amir berpandangan, koalisi yang terlalu besar berpotensi membuat pengambilan keputusan menjadi rumit karena setiap partai mempunyai kepentingan dan agenda masing-masing.
Menurutnya, koalisi yang lebih ramping tetapi memiliki dukungan mayoritas di parlemen dapat mempermudah proses musyawarah dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.
“Semakin banyak partai di dalam koalisi, semakin banyak pula kepentingan yang harus diakomodasi. Koalisi yang lebih ramping dengan dukungan mayoritas yang memadai bisa membuat pengambilan keputusan lebih efektif,” kata Amir.
Meski demikian, ia menilai pembentukan koalisi tidak boleh hanya berorientasi pada kemudahan pembagian kekuasaan. Stabilitas politik harus tetap berjalan seiring dengan fungsi pengawasan DPR, penghormatan terhadap perbedaan pendapat, dan kepentingan rakyat.
Ketiga, Gerindra perlu memastikan bahwa pemerintahan Prabowo mempunyai agenda pembenahan hukum dan pemberantasan korupsi yang jelas. Amir menilai, keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari stabilitas politik atau program ekonomi, tetapi juga dari keseriusan mengusut dugaan pelanggaran hukum tanpa memandang kedekatan politik seseorang.
