Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku telah berbicara langsung dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo terkait isu pembagian telepon seluler (handphone) gratis kepada masyarakat.
Ia meluruskan isu pembagian handphone gratis yang sebelumnya dikatakan adik Presiden Prabowo Subianto itu.
“Yang ngomong siapa? Saya udah bicara sama Pak Hashim, enggak bicara begitu,” kata Airlangga saat ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Kamis, 22 Oktober 2026.
“Saya sudah bicara sama Pak Hashim, maksudnya bukan gitu,” tambahnya.
Sebelumnya, Hashim menyampaikan gagasan pengadaan ponsel gratis bagi 30 persen penduduk yang belum memiliki akses perbankan. Ponsel tersebut direncanakan dilengkapi rekening digital otomatis untuk memudahkan penyaluran berbagai bantuan langsung kepada masyarakat.
“Setiap warga negara akan diberikan ponsel yang dilengkapi rekening digital. Seluruh dana akan tersedia di sana dan dikirimkan ke rekening masing-masing,” ujarnya dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026.
Sementara itu di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Airlangga mengatakan sudah menyiapkan anggaran Rp1,28 triliun untuk merealisasikan Program Rekening Massal yang menyasar sekitar 25 juta warga berusia di atas 17 tahun.
Rekening tersebut nantinya terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai bagian dari strategi nasional untuk memperluas inklusi keuangan masyarakat.
Airlangga menjelaskan, pemerintah menyiapkan setoran awal sebesar Rp50.000 untuk setiap rekening yang dibuka bagi kelompok sasaran tersebut.
“Untuk sekitar 25 juta warga desil 1 sampai desil 4 yang berusia di atas 17 tahun, disiapkan setoran awal Rp50.000 per rekening dengan anggaran Rp1,28 triliun,” kata Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026.
Adapun data calon penerima program disiapkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan bank syariah dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
