Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Foto: Dok. Kemenko Perekonomian)
Pemerintah memperluas akses pasar internasional dan mempercepat digitalisasi untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Strategi ini ditempuh melalui sejumlah perjanjian dagang, penguatan kerja sama ekonomi digital, investasi kecerdasan artifisial (AI), serta penyiapan talenta digital.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, integrasi agenda perdagangan internasional dan transformasi digital diarahkan untuk menarik investasi berkualitas, memperluas pasar ekspor, serta menciptakan lapangan kerja.
Di sektor perdagangan, Indonesia telah menuntaskan substansi perundingan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang diinisiasi saat Indonesia memegang keketuaan ASEAN. Kerangka kerja sama tersebut diproyeksikan mendorong potensi ekonomi digital ASEAN mencapai 2 triliun dolar AS pada 2030, dengan Indonesia menjadi salah satu pasar terbesar di kawasan.
Pemerintah juga mengawal tiga perjanjian dagang strategis, yakni Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), Indonesia-Canada CEPA (I-CA CEPA), dan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA).
Berdasarkan analisis dampak yang disampaikan pemerintah, IEU-CEPA berpotensi meningkatkan ekspor Indonesia hingga 10,9 miliar Dolar AS. Sementara itu, potensi peningkatan ekspor dari I-CA CEPA diperkirakan mencapai 1,6 miliar Dolar AS dan I-EAEU FTA sebesar 2,2 miliar hingga 2,89 miliar Dolar AS.
Perundingan IEU-CEPA kini memasuki tahap finalisasi teknis di Dewan Uni Eropa sebelum proses penandatanganan dan implementasi. Pemerintah menargetkan ratifikasi perjanjian tersebut rampung pada semester II 2026 agar dapat mulai diterapkan pada awal 2027.
“Menko Airlangga menargetkan proses ratifikasi IEU-CEPA dapat diselesaikan pada semester II 2026 sehingga implementasinya dapat dimulai pada awal 2027,” ujar Haryo.
Selain memperluas akses perdagangan, pemerintah melanjutkan proses aksesi Indonesia menjadi anggota
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Indonesia menargetkan keanggotaan penuh pada 2028 melalui penyelesaian berbagai tahapan dalam peta jalan aksesi.
Di bidang teknologi, pemerintah mendorong pengembangan ekosistem kecerdasan artifisial sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Indonesia juga tercatat sebagai salah satu pendiri
World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO) dalam rangkaian KTT WAIC di Shanghai bersama perwakilan dari 30 negara.
Haryo mengatakan, pemanfaatan AI berpotensi mendukung berbagai sektor, mulai dari pertanian modern, transisi energi dan energi terbarukan, hingga layanan kesehatan.
“Menko Airlangga meyakini saat ini ekonomi digital Indonesia bernilai 130 miliar dolar AS dan kita sedang menuju 300 miliar dolar AS. Jumlah tersebut akan berlipat ganda dengan adanya AI,” kata Haryo.
Pengembangan teknologi tersebut turut membutuhkan kesiapan sumber daya manusia. Pemerintah mengawal pemenuhan kebutuhan 9 juta talenta digital hingga 2030, atau sekitar 600 ribu talenta per tahun, melalui program peningkatan keterampilan di bidang AI,
data science, dan
cybersecurity.
Pemerintah berharap perluasan pasar ekspor, penguatan ekonomi digital, dan pengembangan talenta teknologi dapat meningkatkan daya saing Indonesia sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja berkualitas.
